Kemkominfo Minta Hapus 254.399 Konten di Google dari Januari hingga Juni 2021

Liputan6.com, Jakarta - Google secara berkala membuat laporan mengenai permintaan dari pengadilan dan lembaga pemerintah di seluruh dunia untuk menghapus konten dan informasi dari layanan miliknya, seperti Google Search dan YouTube.

Menurut perusahaan, pihaknya meninjau secara cermat permintaan yang diajukan untuk menentukan apakah sebuah konten memang benar-benar melanggar persyaratan hukum setempat.

"Kami selalu menilai keabsahan dan kelengkapan permintaan pemerintah," tulis Google seperti dikutip dari situs resminya, Jumat (22/10/2021). Untuk itu, laporan transparansi yang dibuat Google ini hanya mencakup tuntutan yang dibuat pemerintah dan pengadilan.

Dalam laporan transparansi ini, Indonesia ternyata menempati posisi ke-10 sebagai negara dengan volume permintaan penghapusan konten tertinggi dan posisi ke-1 sebagai negara dengan volume item konten terbanyak.

Adapun berdasarkan laporan, permintaan penghapusan konten paling banyak diminta oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baru setelahnya pihak lain adalah permintaan dari pengadilan.

Untuk rincian, 358 permintaan berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (254.399 konten yang dihapus), 2 permintaan berdasarkan perintah pengadilan kepada Google (51 konten yang dihapus), 1 permintaan berdasarkan perintah pengadilan kepada pihak ketiga (1 konten yang dihapus), dan 1 permintaan lainnya (10 konten yang dihapus).

Berikut ini rincian detailnya: 

Selama periode Januari - Juni 2021, ada 362 permintaan penghapusan konten yang berasal dari Indonesia. Dari penelusuran, kategori konten yang dihapus meliputi copyright, defamation, drug abuse, hate speech, hingga fraud.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.