PPP Lirik 4 Kepala Daerah untuk Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Masuk dalam Daftar

PPP juga akan mempertimbangkan sosok dari para menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju untuk didukung sebagai capres.

oleh Liputan6.com diperbarui 23 Okt 2021, 17:40 WIB
Sekjen PPP, Arsul Sani. (Merdeka.com/Hari Ariyanti)

Liputan6.com, Jakarta - Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali dilirik partai politik untuk dijagokan di Pilpres 2024. Yang terbaru, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkapkan tengah mengawasi kinerja Ganjar untuk dijadikan calon presiden pada pesta demokrasi mendatang.

Tak hanya Ganjar, PPP juga memantau kinerja sejumlah gubernur lainnya. Di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memgatakan sudah ada pembicaraan terhadap empat kepala daerah itu saat acara Munas Alim Ulama PPP ihwal ketertarikan pihaknya untuk mengusungnya dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Semua (PPP pertimbangkan semua capres). Kemarin PPP, waktu hari Minggu dan hari Senin, melakukan Munas Alim Ulama di Semarang. Munas Alim Ulama pertama di periode ini kami undang gubernur, karena memang para kiai itu ingin tahu apa yang sudah dikerjakan oleh para gubernur yang ada di Jawa,” kata Arsul Sani dalam keterangan yang diterima, Sabtu (23/10/2021).

Selain itu, ia menyebut pihaknya juga akan mempertimbangkan sosok dari para menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju untuk didukung sebagai capres.

"Nanti di Munas Alim Ulama berikutnya tidak tertutup kemungkinan yang kami undang ganti para menteri yang disebut-sebut sebagai calon presiden," ujarnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Ikhtiar Pendidikan Politik

Menurut dia, langkah ini diambil PPP sebagai bagian dari proses pencalonan capres 2024. Sehingga, semua pemangku kepentingan di partai berlambang Ka'bah itu dilibatkan dalam proses pencalonan presiden.

"Ini bagian dari ikhtiar pendidikan politik, terutama di PPP, agar kita mengusung itu pertama ada proses demokratisasinya jadi tidak hanya diputuskan oleh elite partai di Jakarta saja. Kedua, pemangku kepentingan di PPP menjadi lebih tahu jadi siapa pun yang diusung itu tidak seperti kita ibaratkan membeli kucing dalam karung," kata Arsul.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya