Yaqut Sebut Kementerian Agama Hadiah Negara untuk NU, PAN: Semua Kelompok Sama di Mata Hukum

Yaqut diminta meminta maaf terkait pernyataannya agar kontroversi ini segera berakhir. Dia juga perlu memberikan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut.

oleh Liputan6.com diperbarui 25 Okt 2021, 09:59 WIB
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat memimpin sidang isbat awal Ramadan 1442 H. (Dok Kemenag)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Jokowi menegur Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait pernyataannya yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) hadiah dari negara untuk NU (Nahdlatul Ulama).

Saleh menilai, pernyataan Yaqut bermasalah dan dapat menuai polemik. 

"Pernyataan yang sangat tidak bijak. Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan teguran dan peringatan. Sebab, pernyataan-pernyataan seperti ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari. Jika itu terjadi, akan menyisakan banyak persoalan kebangsaan yang tidak mudah diselesaikan," ujar Saleh kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

Saleh mendesak Yaqut untuk menyampaikan permohonan maaf agar kontroversi ini segera berakhir. Politikus Partai Kebangkitan bangsa (PKB) itu juga perlu memberikan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut.

"Sebaiknya, minta maaf saja. Atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan," kata Ketua DPP PAN ini.

Saleh mengatakan, klaim seperti yang disampaikan Yaqut harus dihentikan karena membuat banyak pihak merasa tidak nyaman dan terganggu. Kementerian Agama harus menjadi milik semua.

"Bisa saja akan muncul elemen dan ormas lain yang mengklaim mendapat hadiah kementerian lain. Misalnya, mendapat hadiah kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain-lain. Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat," ujarnya.

Saleh menyayangkan pernyataan tersebut muncul dari Menteri Agama. Pernyataan Yaqut tidak sesuai konteks historis dan terkesan menghadirkan eksklusivitas di masyarakat. Seolah kelompok dan ormas lain tidak memiliki peran dan partisipasi dalam membangun kehidupan umat beragama di Indonesia.

"Faktanya, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan, untuk persatuan Indonesia. Sejatinya, semua kelompok itu sama di mata hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini, seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Mereka adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia," kata anggota Komisi IX DPR RI ini.


Wajar NU Manfaatkan Peluang

Menteri Agama atau Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, berdasarkan sejarahnya, Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan umat Islam secara umum.

Hal itu diungkapkannya saat mengisi webinar internasional peringatan Hari Santri yang dihelat oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) dan PBNU, Rabu, 20 Oktober 2021. 

Awalnya, Yaqut menceritakan soal perdebatan di stafnya yang tengah membahas sejarah asal-usul Kemenag. Kemudian salah satu stafnya mengatakan, Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk umat Islam.

"Waktu itu perdebatannya bergeser bahwa Kementerian Agama ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus (jadi) Kementerian Agama Islam karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam," kata Yaqut seperti dikutip dari video terkait, Minggu (24/10/2021).

Mendengar argumen stafnya, Yaqut lalu membantah. Menurut dia, pernyataan stafnya salah, sebab Kementerian Agama adalah hadiah negara bagi kelompok muslim NU.

"Saya bantah, Bukan! Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum tapi spesifik untuk NU," jelas Yaqut.

Keyakinan Yaqut membuatnya merasa ada kewajaran, ketika NU memanfaatkan peluang di kementerian yang tengah dipimpinnya.

"Wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, memang hadiahnya untuk NU, kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam piagam Jakarta dan yang mengusulkan itu juru damai atas pencoretan itu oasisnya NU, kemudian lahir Kementerian Agama," ungkap Yaqut.

"Jadi wajar sekarang kalau sekarang kita minta Dirjen Pesantren dan banyak mengafirmasi pesantren dan santri NU, saya kira wajar saja tidak ada yang salah," Yaqut menandasi.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya