Liputan6.com, Jakarta - Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan infrastruktur penunjang transportasi untuk menghadirkan konektivitas antar pulau. Melihat hal ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai bahwa pembangunan pelabuhan di Indonesia mutlak dilakukan.
Tujuannya untuk menghadirkan keterhubungan di sektor maritim. Sehingga mampu menunjang pergerakan orang maupun barang ke wilayah-wilayah yang tak terjangkau oleh jalur darat.
Advertisement
“Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, pembangunan infrastruktur pelabuhan jadi mutlak dilakukan dalam rangka mendukung konektivitas maritim,” katanya dalam Bedah Buku Ekonomi Kelembagaan: Studi Kasus Sektor Transportasi, Senin (25/10/2021).
“Saat ini pemerintah ada dalam posisi optimalisasi potensi maritim untuk meningkatkan konektivitas baik angkutan barang maupun orang,” tambahnya.
Ia mengatakan, hal itu sejalan dengan yang tertuang dalam buku Ekonomi Kelembagaan: Studi Kasus Sektor Transportasi. Dalam buku tersebut, kata dia, mencakup pandangan dari sisi pemerintah, bisnis, bahkan kinerja operasinya.
“Pemerintah pasti hadir untuk melayani masyarakat yang hampir tak tersentuh kapal komersial, yakni kita selenggarakan angkutan perintis, tol laut penyelenggaraan PSO, atau subsidi kapal penumpang dan penyelenggaraan angkutan kapal ternak,” katanya.
Wujud Nawacita
Dengan langkah-langkah tersebut, kata Menhub Budi, merupakan bagian dari upaya mewujudkan Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo.
Dengan tujuan menjangkau daerah terpencil, tertinggal, terluar di perbatasan serta untuk menjamin ketersediaan barang di wilayah tersebut.
“Yang telah terbukti mengalami disparitas harga terutama wilayah Indonesia bagian timur,” katanya.
Tujuannya, kata dia, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pelosok nusantara. Namun juga perlu ada dukungan dari insan maritim yang berkompeten di bidang konektivitas logistik nasional.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Bedah Buku Ekonomi Kelembagaan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan mengadakan bedah buku dengan judul Ekonomi Kelembagaan: Studi Kasus Sektor Transportasi yang dihadiri berbagai pihak. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai buku tersebut inspiratif.
Menhub Budi menyebut banyaknya sudut pandang yang dituangkan dalam buku tersebut baik dari sisi akademisi dan praktis mampu memberikan manfaat bagi pembaca buku tersebut.
“Buku ini inspiratif dan insightful baik dari akademis maupun praktis di sektor transportasi, sehingga mampu meningkatkan (pelayanan) sektor transportasi menjadi lebih baik lagi,” katanya dalam sambutan di acara tersebut, Senin (25/10/2021).
Bahkan, Menhub Budi mengatakan buku ini perlu jadi pegangan bagi civitas akademika. Namun, tak terbatas pada perguruan tinggi semata, namun kegiatan akademik lainnya.
“buku ini bagi saya perlu jadi pegangan, bukan cuma di perguruan tinggi, tapi keperluan akademik lainnya, karena memuat problem solving dari studi kasus,” katanya.
Lebih lanjut, terkait momen acara bedah buku Ekonomi Kelembagaan: Studi Kasus Sektor Transportasi ini, ia berharap bisa jadi momentum positif sehingga bisa menyebarkan pesan positif bagi masyarakat luas.
Sehingga bisa memberikan wawasan tambahan bagi regulator, operator, builder, atau bahkan khalayak yang tertarik berinvestasi dalam perencanaan dan pengembangan sektor transportasi khususnya pelabuhan.
Advertisement
