Liputan6.com, Jakarta Permasalah yang melanda Garuda Indonesia mencuat dan dikabarkan Pelita Air Service bakal masuk menggantikan peran penerbangan komersial. Menyinggung hal itu, mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyebut langkah Erick Thohir adalah hal tepat dan cerdas.
Dahlan menilai Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok cerdas dengan memilih Pelita Air Service sebagai pengganti Garuda Indonesia.
Advertisement
“Menteri BUMN memang cerdas: memilih Pelita sebagai pengganti Garuda Indonesia, kalau memang diperlukan, mungkin itu tidak perlu,” tulisnya, mengutip disway.id, Senin (25/10/2021).
Dahlan kemudian menyebutkan bahwa dengan menjadikan Pelita Air sebagai pengganti Garuda Indonesia persoalan manajemen akan menjadi lebih mudah karena tak memiliki beban masa lalu.
“Saat ini Pelita masih sangat langsing, bisa cari pesawat yang lebih murah, bisa cari tenaga yang lebih selektif, asal penyakit lama Garuda tidak terulang di Pelita,” kata Dahlan.
Namun yang jadi catatan bagi Dahlan adalah Pertamina menjadi punya anak perusahaan penerbangan besar yang tak ada dalam rencana. Artinya itu juga membawa risiko yang besar.
“Padahal Pertamina baru saja di reorganisasi. Tiba-tiba saja harus punya anak perusahaan skala besar, di luar rencana,” tulisnya.
Pada awal tulisannya, Dahlan Iskan menyebut Garuda Indonesia akan baik-baik saja, dengan catatan Pertamina terus memberi bahan bakar.
Mencoba mengambil sudut pandang Pertamina, Dahlan coba membayangkan menjadi direksi Pertamina, ketika bawahan membuat laporan mengenai bahan bakar yagn belum dibayar Garuda Indonesia sudah mencapai Rp 12 triliun.
“Bawahan anda juga sudah membuat memo: apakah pertamina akan terus mengirim BBM ke Garuda atau dihentikan?” tulisnya.
Ia mengatakan, sebagai direksi, pasti tak akan mau lagi mengirim bahan bakar ke Garuda Indonesia. Namun, Dahlan menilai pertamina terus berbaik hati. “Kalau bukan Pertamina tidak mungkin punya hati sebaik itu. Mana ada perusahaan mau memberi pinjaman sampai Rp 12 triliun,” katanya.
Maka ia memberikan kesimpulan bahwa nyawa Garuda Indonesia berada di tangan Pertamina yang memutuskan. Bukan pada perusahaan penyewa pesawat di Amerika atau Eropa.
Ia berandai, misal dalam waktu dekat pertamina mengambil keputusan tak lagi kirim bahan bakal ke Garuda Indonesia, hal itu bisa membuat maskapai itu tak lagi bisa beroperasi.
Dahlan mencoba memahami jalan pikiran Pertamina sebagai perusahaan. Pertanyaannya yakni mengapa pertamina tetap kirim bahan bakar ke Garuda, secara perusahaan, tuls Dahlan, itu tidak mungkin dan tidak masuk akal, bahkan melanggar semua prinsip di sebuah perusahaan.
Utang Garuda Indonesia Rp 12 Triliun
Dahlan kemudian menuliskan, dalam neraca keuangan, piutang Rp 12 triliun itu masuk ke dalam laba. Tahun lalu Pertamina rugi, yang dipandang Dahlan sebagai suatu hal yang lucu sebagai sebuah peprusahaan yang mengalami kerugian punya tagihan begitu besar.
“Tahun ini, di enam bulan pertama 2021, Pertamina sudah bisa laba Rp 13 triliun, hebat sekali. Tapi apakah berarti Pertamina punya uang Rp 13 triliun? Tidak. Dari laba Rp 13 triliun itu yang Rp 12 triliun masih nyangkut di Garuda,” tuturnya.
Dahlan menyebut, dalam peraturan pajak sebenarnya juga melarang sebuah perusahaan memberi utang ke perusahaan lain seperti itu. Sementara pertamina bukan lembaga keuangan yang boleh memberi pinjaman.
Maka bila Rp 12 triliun itu mewujud di dalam laba Pertamina, berarti pertamina juga harus membayar pajak penghasilannya. Dahlan berandai, kalau besaran pajak itu 30 persen, berarti Pertamina harus membayar pajak laba yang masih nyangkut sekitar Rp 3 triliun.
“Betapa ruginya Pertamina di transaksinya dengan Garuda itu. Atau Pertamina menjual bahan bakar ke Garuda dengan harga lebih mahal, memasukkan risiko ke dalam harga?” tanya Dahlan.
“tentu hanya Pertamina dan Garuda yang tahu. Tapi mengapa Pertamina terus mengirim bahan bakar ke Garuda? Dugaan saya, ada perintah dari pemegang saham, pemerintah,” katanya.
Dahlan menyebut kalau dokumen perintah itu ada di tangan Pertamina, tentu itu baik bagi Pertamina. Misalkan, Garuda pada akhirnya ditutup. Berarti Garuda tidak bisa membayar utang Rp 12 triliun itu. Pertamina mungkin bisa menggunakan dokumen perintah tersebut untuk menagih langsung ke pemerintah.
Dengan demikian, tentu Pertamina tidak harus menerima uang kontan. Bisa saja dalam bentuk potongan dividen. Artinya Pertamina dianggap sudah setor dividen senilai piutang yang ada dokumennya itu.
“Soal bahan bakar itulah, menurut pendapat saya, salah satu pertimbangan mengapa nama Pelita muncul sebagai calon pengganti Garuda. Pelita adalah anak perusahaan Pertamina. Pesawat yang dimilikinya kecil-kecil. Hanya untuk ke daerah-daerah penghasil minyak,” katanya.
Berarti, Pelita Air akan mencari sewaan banyak pesawat, namun itu bisa dilakukan dengan pesawat ayng sewanya tidak dititipi oleh kepentingan pencari komisi.
“Kalau pun kelak Pertamina terus mengirim bahan bakar ke Pelita, perhitungan akuntansinya lebih mudah. Piutang Pertamina ke Pelita akan bisa langsung diputuskan di RUPS sebagai tambahan setoran modal. Itu yang tidak mungkin dilakukan Pertamina terhadap Garuda,” tulis Dahlan.
Advertisement
