Pembiayaan APBN Capai Rp 647,2 Triliun hingga 30 September 2021

Realisasi Pembiayaan APBN mencapai Rp 621,9 triliun atau 61,8 persen dari target.

oleh Liputan6.com diperbarui 25 Okt 2021, 20:40 WIB
Arus kendaraan melintasi kawasan perkantoran di Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Menteri Keuangan menyebutkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp336,9 triliun atau 2,04 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir Juli 2021 (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Pembiayaan APBN melalui utang telah mencapai Rp 647,2 triliun hingga 30 September 2021. Jumlah tersebut dibagi antara SBN Neto sebesar Rp 666,7 triliun dan pinjaman neto sebesar minus Rp 19,5 triliun.

"Untuk SBN neto sebesar Rp 666,7 triliun dan pinjaman neto sebesar minus Rp 19,5 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Senin (25/10/2021).

Dengan begitu, defisit APBN mencapai Rp 452,0 triliun dengan rasio 2,74 persen PDB. Sementara realisasi Pembiayaan APBN mencapai Rp 621,9 triliun atau 61,8 persen dari target yang berperan sebagai penyangga kebutuhan defisit.

Selama 2021, partisipasi Bank Indonesia untuk pembiayaan telah mencapai Rp 142,7 triliun. Terdiri dari instrumen SUN Rp 97,5 triliun dan SBSN Rp 45,2 triliun.

"Pembiayaan utang dilakukan dengan hati-hati mengantisipasi perkembangan kondisi APBN dan volatilitas pasar keuangan," kata Sri Mulyani.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Lelang SBN

Di akhir kuartal III-2021 pemerintah telah menurunkan target lelang SBN. Alasannya, Pemerintah ingin memanfaatkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) dari APBN tahun-tahun sebelumnya sebagai optimalisasi likuiditas. Sisi lain pemerintah mewaspadai resiko dari tapering di akhir tahun dan kenaikan yield.

"Namun berbagai risiko antara lain tapering di akhir tahun serta potensi kenaikan yield harus terus diwaspadai," kata dia.

Selain itu pada periode yang sama, pembiayaan investasi telah mencapai Rp 75,2 triliun. Akselerasi pembiayaan investasi ini digunakan untuk mendukung sektor prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur.

Anisyah Al Faqir

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya