Liputan6.com, Jakarta - Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai risiko ekonomi yang berasal dari luar. Berbagai risiko tersebut antara lain rencana tapering Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) dan juga krisis perusahaan properti Evergrande China.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan, terdapat empat strategi yang bisa dijalankan pemerintah terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mitigasi risiko global.
"Pertama, jaga stabilitas harga BBM non-subsidi dan tarif listrik sampai 2022," kata Bhima kepada Liputan6.com, Selasa (26/10/2021).
Menurut Bhima, pemerintah bisa menambah dana kompensasi kepada Pertamina dan PLN sehingga bisa menahan kenaikan harga BBM maupun listrik. Hal ini untuk mencegah kenaikan angka inflasi.
"Kedua, lakukan stress test secara berkala kepada sektor jasa keuangan untuk antisipasi tekanan kurs, kenaikan suku bunga dan keluarnya modal asing jangka pendek," paparnya.
Ia juga menyarankan diperkuatnya devisa hasil ekspor Indonesia khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan
"Ajak pengusaha ekspor mengkonversi dana hasil ekspor ke rupiah. Apalagi sedang booming komoditas jangan sampai uangnya disimpan di bank luar negeri atau offshore company," ujarnya.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Penundaan Kenaikan Tarif PPN 11 Persen
Bhima juga menyarankan penundaan pemberlakuan kenaikan tarif PPN 11 persen pada April 2022.
"Sebaiknya beban pajak yang langsung berimbas ke naiknya harga barang ditunda dulu," pungkasnya.
Selain itu, disebutkannya juga bahwa penambahan anggaran perlindungan sosial dan subsidi mutlak diperlukan sebagai bantalan menghadapi tekanan daya beli kelompok rentan dan miskin.
Advertisement
