Liputan6.com, Jakarta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, DPP PDIP Perjuangan (PDIP) bersama pengurus pusat Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) berkomitmen untuk menjaga Ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Hasto, kehadiran PKP di Markas PDIP untuk memperkokoh jalan Ideologi Pancasila.
"Dengan komitmen sangat kuat terhadap UUD NRI 1944, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Pesan Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana kita berjuang sama-sama untuk memastikan persatuan RI," kata Hasto saat menerima delegasi PKP di kantor PDIP, Menteng, Jakarta, dalam keterangan tertulis diterima, Selasa (26/10/2021).
Hasto menambahkan, silaturahmi antarpartai ini bertujuan membangun kerja sama dengan spirit gotong royong di antara seluruh partai politik, khususnya yang memiliki rekam jejak sejarah perjuangan bangsa.
Baca Juga
Advertisement
"Rekam jejak PDIP ini berkaitan dengan PNI yang pada tahun 1973 terjadi fusi. Kalau PKP kan berkaitan dengan purnawirawan TNI yang bersama-sama kita lihat rekam jejaknya dalam menegakkan Pancasila," tambah Hasto.
Saat dialog, kedua partai membahas sejumlah isu aktual seperti ancaman ideologi yang ingin mengubah ideologi Pancasila, upaya menjaga kebhinekaan, penanganan Covid-19 dan wacana amandemen UUD 45.
"PDI Perjuangan dan PKP satu kekuatan nasionalis. Kekuatan Merah-Putih. Kita sama-sama berkomitmen melawan ideologi yang mau mengganti Pancasila. PDI Perjuangan siap bekerja sama. Pertemuan ini momentum memperkuat kerja sama kedua partai," ungkap Hasto.
Kolaborasi Tingkatkan Demokrasi
Sementara Ketua Umum PKP Mayjen Mar (Purn) Yussuf Solichien menyampaikan bergembira bisa hadir dan berdialog di kantor PDIP. Dia berharap, hubungan baik partainya dengan PDIP bisa terus berlanjut.
"Kami berterima kasih diterima di markas PDIP. Dan ke depan bisa berkolaborasi meningkatkan demokrasi tidak hanya demokrasi tapi demokrasi Pancasila supaya cita-cita founding fathers bisa tercapai," kata Yussuf yang merupakan mantan komandan Denjaka ini menandasi.
Diketahui, PKP sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Mereka memutuskan mengubah nama setelah didirkan sejak pada 1999. Menurut Sekjen PKP Said Salahudin, perubahan nama dan lambang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diubah dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 25 Mei 2021.
Dalam pertemuan itu, Delegasi PKP dipimpin Ketua Umum, Mayjen Mar (Purn) Dr. Yussuf Solichien M, MBA. Waketum PKP, Mayjen TNI (Purn) Aslizar Tanjung, Ph.D., Kabid Polhukam PKP, Irjen Pol (Purn) Dr. Syahrul Mamma, SH, MH., Kabid OKK PKP, R. Dodi Suriadiradja, SH., Kabid Kewilayahan PKP, Freddy Arronggear., Bendahara Umum PKP, Ellen Sukmawati, SH, M.Kn., Wasekjen PKP, Dyah Puspita Sari dan Wabendum PKP Vita Apriliyana.
Sekjen PDIP, selain Hasto, hadir Ketua DPP PDIP yakni Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, Nusyirwan Soedjono, Hamka Haq, Ribka Tijitaning, Eriko Sotarduga, Wasekjen PDIP Sadarestuwati dan Kepala Sekretariat DPP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.
Advertisement
