Liputan6.com, Jakarta Dalam sidang lanjutan perkara unlawful killing anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI), terungkap fakta terbaru terkait perintah untuk dilakukan pembuntutan terhadap Rizieq Shihab.
Dari keterangan saksi yang hadir secara daring di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa, 26 Oktober kemarin disebutkan bahwa yang memberi perintah untuk membuntuti Rizieq Shihab dan rombongan adalah Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat.
Advertisement
Kepada jaksa, Toni juga membeberkan persiapan apa saja yang dilakukan dirinya bersama tujuh personel lainnya. Dua di antaranya yaitu Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohomengi yang ktelah menjadi terdakwa. Berita ini terpopuler pertama di top 3 news, Selasa, 26 Oktober 2021.
Kasus penganiayaan yang dilakukan Kapolres Nunukan, AKBP Syaiful Anwar terhadap anggotanya juga tak kalah menuai sorotan. Aksinya bahkan viral di media sosial.
Ada pun motif di balik penganiayaan tersebut dikarenakan Brigadir SL disebut tak menjalankan tugas dengan baik. Buntut dari aksi AKBP Syaiful, dia kini telah dinonaktifkan.
Berita terpopuler lainnya terkait pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP Jakarta Pusat, Sabtu 23 Oktober 2021 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto membandingkan kepemimpinan di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menyikapi hal ini, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menyebut hal tersebut metupakan hal yang positif karena masing-masing partai, pernah punya sejarah kompetisi secara ketat.
Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa, 26 Oktober 2021:
1. Saksi Sebut Dirkrimum Polda Metro Perintahkan Buntuti Rizieq Shihab
Nama Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat disebut sebagai salah satu pihak yang memerintahkan untuk dilakukannya pembuntutan terhadap rombongan Rizieq Syihab, dengan surat perintah penyidikan (sprindik).
Hal itu terungkap, ketika jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan kepada Toni Suhendar, anggota Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam sidang atas terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dalam perkara Unlawful Killing, Laskar FPI secara daring di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa (26/10/2021).
"Kombes Tubagus Ade Hidayat, itu yang memperintahkan? Memerintahkan untuk penyidikan dan penyelidikan?" tanya jaksa saat sidang.
"Iya," jawab Toni secara singkat.
"Tubagus Ade Hidayat Dirkrimum Polda Metro Jaya?" tegas kembali jaksa.
"Iya," timpal Toni.
Advertisement
2. Polisi: Video Penganiayaan Kapolres Nunukan Diviralkan Brigadir SL
Video penganiayaan yang dilakukan Kapolres Nunukan, AKBP Syaiful Anwar terhadap anggotanya, Brigadir SL tersebar pada senin, 25 Oktober 2021 malam.
Hasil penelusuran kepolisian, rekaman penganiayaan yang dilakukan Kapolres Nunukan tersebut memang sengaja disebarkan oleh korban.
"Rekaman video tersebut diviralkan oleh SL yang dipukul Kapolres," kata Kabid Humas Polda Kalimantan Utara (Kaltara), Kombes Budi Rachmad saat dikonfirmasi, Selasa (26/10/2021).
Menurut Budi, Brigadir SL menyebarkan video tersebut ke grup TIK Polda Kaltara dan grup Letting Bintara. Adapun pemicu penganiayaan tersebut diduga lantaran korban tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
"Saudara SL bertugas di TIK Polres Nunukan tidak melaksanakan tugas dengan baik. Saat gangguan jaringan zoom meeting, (Birigadir SL) tidak ada. Ditelepon tidak diangkat. Padahal tanggal 21 Oktober sementara giat acara puncak HKGB zoom meeting dengan Mabes Polri dan Polda," jelas Budi.
3. HEADLINE: Saling Sindir PDIP-Demokrat Terkait Kinerja Presiden, Lumrah atau Kontraproduktif?
Mengenakan baju koko putih, selendang di bahu serta peci hitam, Hasto Kristiyanto bergaya layaknya orang Betawi. Pria asal Yogyakarta ini menghadiri Khitanan Massal dengan Budaya Betawi di Kantor DPP PDIP Jakarta Pusat, Sabtu 23 Oktober 2021 lalu.
Di sela acara, Sekjen PDIP itu mengungkapkan kebanggaannya terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia. Dia bahkan menyindir Demokrat dengan membandingkan pembangunan infrastruktur hanya ada pada era Jokowi, bukan pada presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Demokrat yang tersindir, kemudian membalasnya. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menilai, tak etis membandingkan hasil karya antarpresiden. Karena setiap Presiden memiliki gaya kepemimpinan tersendiri.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes berpendapat, langkah PDIP membandingkan kinerja Jokowi dengan SBY merupakan sebagai hal yang positif. Dengan memantau kelebihan dan kekurangan masing-masing, akan membuat demokrasi di Indonesia semakin sehat.
"Justru menurut saya baik-baik saja. Karena kontestasinya soal kebijakan ya, misalnya Demokrat mengkritisi kebijakan di masa PDIP, begitu juga PDIP memberikan penilaian terhadap kebijakan ketika Demokrat berkuasa. Jadi itu sesuatu yang baik, justru memang partai-partai ini harus berkontestasi," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (25/10/2021).
Arya membeberkan, PDIP dan Demokrat memiliki hubungan yang kurang harmonis. Karena 10 tahun Demokrat berkuasa, PDIP menjadi partai oposisi. Begitu pun saat ini. Masa PDIP yang akan masuk 10 tahun jadi penguasa, AHY dan jajarannya berada di luar pemerintahan.
Advertisement
