Liputan6.com, Jakarta Seiring mobilitas kian naik disertai pembukaan aktivitas di berbagai sektor, Epidemiolog dan Peneliti Senior Kamaluddin Latief menilai tes PCR harus diberlakukan ke seluruh moda transportasi. Dalam hal ini, tidak hanya ditujukan untuk perjalanan udara saja.
Apalagi Indonesia juga berisiko menghadapi kenaikan kasus COVID-19 pada libur akhir tahun 2021. Ini sehubungan dengan mobilitas masyarakat yang meningkat.
Baca Juga
Advertisement
Untuk meminimalisasi risiko kenaikan kasus COVID-19, pemberlakukan skrining ketat dengan tes PCR dan karantina harus terus ditingkatkan dan diimplementasikan dengan baik.
"Jika kita memilih melakukan pelonggaran mobilitas, maka mau tidak mau skrining ketat, dengan memilih jenis tes yang lebih sensitif, yakni PCR adalah pilihan," terang Kamal melalui pernyataan tertulis yang diterima Health Liputan6.com, ditulis Rabu (27/10/2021).
"Kebijakan ini harus berlaku pada semua jenis moda transportasi, baik udara, laut, dan darat."
Berdasarkan Laporan Mobilitas Masyarakat Selama Pandemi COVID-19 Google per 23 Oktober 2021, kenaikan mobilitas di Indonesia terjadi di 4 sektor, antara lain retail dan rekreasi (naik 2 persen), toko bahan makanan dan apotek (naik 23 persen), taman (naik 1 persen), serta area permukiman (naik 4 persen).
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua
Harga PCR dapat Serendah Mungkin
Kamaluddin Latief juga mendorong Pemerintah agar bisa menekan harga PCR serendah mungkin. Bahkan jika memungkinkan, hingga mendekati batas atas harga tes antigen.
"Subsidi adalah opsi lain yang juga bisa ditawarkan Pemerintah. Mekanisme di wilayah yang sulit melakukan PCR harus diatur lebih lanjut dengan membuat beberapa perkecualian atau prasyarat lain. Ini harus dipikirkan caranya," katanya.
Perihal harga PCR, Menteri Kesehatan Ri Budi Gunadi Sadikin menyebut, bila turun di angka Rp300.000 sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah paling murah. Bila dibandingkan dengan tes PCR di bandara di dunia, harga tersebut paling murah.
Dengan demikian, Pemerintah tidak ada rencana subsidi tes PCR.
"Apakah akan disubsidi? Pemerintah tidak merencanakan subsidi. Karena memang kalau kita lihat harganya dan pas diturunkan itu sudah murah," jelas Budi Gunadi saat Konferensi Pers tentang Evaluasi Program PC-PEN dan Optimalisasi Anggaran Program PEN 2021 pada Selasa, 26 Oktober 2021.
(Selengkapnya: Jokowi Minta Harga Tes PCR Rp300.000, Menkes: Pemerintah Tak Ada Rencana Subsidi)
Advertisement
