Liputan6.com, Khartoum - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan pernyataan pertamanya sejak militer membubarkan pemerintah transisi pembagian kekuasaan negara itu, yang menyatakan “keprihatinan serius” tetapi tidak mengeluarkan kecaman yang lebih keras atas kudeta tersebut.
Dilansir dari laman Al Jazeera, Jumat (29/10/2021), dalam pernyataan pers yang disetujui oleh 15 anggota dewan pada hari Kamis, badan paling kuat PBB itu menyatakan “solidaritas” dengan rakyat Sudan dan “menyerukan semua pihak untuk menahan diri sepenuhnya, menahan diri dari penggunaan kekerasan dan menekankan pentingnya dukungan penuh."
Advertisement
PBB juga minta penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi.
PBB juga menuntut pembebasan tahanan segera dan menegaskan kesiapannya "untuk mendukung upaya mewujudkan transisi demokrasi Sudan" dan aspirasi rakyat "untuk masa depan yang inklusif, damai, stabil, demokratis dan sejahtera".
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Kudeta Militer di Sudan
Militer mengambil alih kekuasaan di Sudan setelah periode krisis politik yang intens, termasuk demonstrasi jalanan yang menuntut militer mengakhiri keterlibatannya dalam pemerintahan.
Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, yang sebelumnya memimpin pemerintahan transisi bersama Hamdok, mengumumkan pada hari Senin bahwa pemerintah sipil telah dibubarkan dan menyatakan keadaan darurat.
Para diplomat asing bertemu dengan Hamdok pada Rabu malam di kediamannya dan melaporkan bahwa dia dalam keadaan sehat.
Advertisement
