Liputan6.com, Jakarta - Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok mempertanyakan data yang dimiliki Kementerian Kesehatan terkait data Covid-19. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah merilis 20 daerah Kabupaten/Kota yang mengalami tren peningkatan Covid-19, salah satunya Kota Depok.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok telah berusaha mengendalikan penyebaran Covid-19, sehingga tren kasus penularan Covid-19 tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Pihaknya mempertanyakan data yang dimiliki Kemenkes terkait kasus Covid-19 di Kota Depok.
“Terima kasih atas analisisnya, saran kebijakan untuk Kemenkes agar segera membereskan data kasus Covid-19 secara rinci by name by address hingga RT/RW,” ujar Dadang, Sabtu (30/10/2021).
Dadang menjelaskan, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok mengikuti alur kerja Kemenkes dalam pendataan kasus Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya, hingga saat tidak dapat memetakan zonasi RT.
Baca Juga
Advertisement
“Ini dikarenakan data yang disajikan Kemenkes tidak lengkap,” tegas Dadang.
Dadang mengungkapkan, tidak semua data kasus dari Kemenkes tidak dilengkapi dengan alamat yang lengkap hingga ke RT dan RW. Bahkan terdapat data yang dimiliki tidak dilengkapi dengan Kelurahan sehingga data tersebut disarankan untuk dilengkapi kembali.
“Sekarang dari semua faskes baik Depok dan luar Depok data ke Kemenkes, selanjutnya kita ambil data tersebut untuk kami tracing lebih lanjut,” terang Dadang.
Dadang menuturkan, sebelum mengikuti alur dari Kemenkes terkait kasus pendataan penularan Covid-19, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok memiliki basis data yang lengkap dan kuat. Setiap kasus baru, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok memiliki data by name by address sehingga dapat menjadi zonasi RT/RW.
“Kami memiliki data yang lengkap sehingga dapat memetakan zonasi RT atau RW,” ucap Dadang.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Klaster Pesantren
Dadang menambahkan, peningkatan kasus Covid-19 di Kota Depok beberapa waktu lalu yang terjadi adalah klaster pesantren. Menurutnya, regulasi penyelenggaraan pendidikan pesantren adalah lintas kementerian. Melihat hal tersebut, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok meminta di level pusat untuk dilakukan evaluasi regulasi secara menyeluruh.
“Kami mohon pusat juga melakukan evaluasi, kami di daerah berupaya maksimal, baik pencegahan maupun penanganan,” pungkas Dadang.
Sebelumnya, Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, berdasarkan pemantauan sekitar dua bulan, terdapat 105 Kabupaten/Kota di 30 Provinsi mengalami peningkatan kasus positif Covid-19.
“Kota Administratif Jakarta Timur masuk dalam kategori daerah dengan tren peningkatan kasus selama tujuh pekan, Kota Depok dan Bekasi adalah dua daerah aglomerasi yang juga tercatat di data,” ujar Nadia dalam konferensi pers virtual, Kamis (28/10/2021).
Peningkatan kasus di 105 kabupaten/kota telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Atas peningkatan tersebut dikhawatirkan akan menjadi gelombang ketiga penularan Covid-19.
“Hal ini tentu menjadi kewaspadaan bersama mengingat saat ini kita dalam kondisi stabil dan berupaya menekan angka penularan serta menekan jumlah positif serendah mungkin,” ucap Nadia.
Advertisement
