Liputan6.com, Jakarta - Penggunaan layanan digital dipaksa untuk lebih optimal bagi masyarakat di segala lini, khususnya di tengah pandemi Covid-19.
Kualitas data sebagai salah satu komponen wajib dari implementasi digital, juga harus ditingkatkan agar menjadi lebih baik dan optimal.
Kualitas data sendiri dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program. Apabila data tidak dikelola secara baik dan optimal, risiko yang dihadapi adalah inefisiensi sumber daya dan program yang tidak tepat guna.
Baca Juga
Advertisement
Kunci kesuksesan pemulihan nasional dalam menghadapi beragam problematika yang dihadapi belakangan ini adalah responsifitas, akurasi, adaptabilitas, dan kolaborasi yang baik dalam mengolah data secara keseluruhan.
Satu Data Indonesia mendorong adanya integrasi data dan layanan pemerintah melalui standarisasi tata kelola dan interoperable data. Layanan pemerintah yang terintegrasi bisa diwujudkan jika kondisi data yang seragam dan tidak tumpang tindih.
Melalui tata kelola dan penjaminan kualitas data, proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan pengembangan layanan dapat lebih terarah dan berdasarkan fakta.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Memudahkan Masyarakat
Data dan layanan pemerintah yang terintegrasi pun bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan pemerintah di segala bidang.
Dalam keterangan tertulisnya, ditulis Senin (1/11/2021), Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas Oktorialdi mengatakan, salah satu tantangan teknis yang masih dihadapi Indonesia saat ini adalah data yang belum dikelola secara terintegrasi.
"Terdapat banyak aplikasi data yang belum dikelola secara terintegrasi. Beragamnya referensi dan standar data yang belum terstandarkan menjadi tantangan teknis," kata Oktoriadi.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Subandi mengatakan, kualitas data yang baik berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM di Indonesia.
Menurutnya, saat ini pemerintah telah menjadikan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari prioritas nasional.
Advertisement
Data untuk Peningkatan Kualitas SDM
"Pembangunan manusia merupakan satu dari tujuh prioritas nasional yang betul betul harus kita siapkan sampai 2024 sehingga ke depan kita memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing," kata Subandi.
Sementara, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, M. Solehuddin mengatakan data dan informasi untuk peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan dapat diperoleh, diorganisasikan, dan diolah secara digital dan spasial.
Menurutnya, itu bukan hanya jumlah peserta dan satuan pendidikan, tetapi juga proses pendidikan dan hasil-hasilnya agar mudah diketahui mulai dari level mikro hingga level makro.
Solehuddin mengatakan, peningkatan mutu pendidikan akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Pemerintah perlu memfasilitasi dan memastikan pemerintah daerah, kepala satuan pendidikan, dan guru-guru agar mampu mengakses dan mendayagunakan data dan informasi sebagai dasar untuk membuat keputusan dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya pada tingkatan masing-masing," tandasnya.
(Dio/Isk)
Infografis Dampak Dugaan Kebocoran Data Aplikasi eHAC dan Antisipasinya
Advertisement
