Industri Galangan Kapal RI Butuh Keberpihakan Pemerintah

Industri galangan kapal Indonesia, menjadi salah satu yang terdampak pandemi Covid-19

oleh Liputan6.com diperbarui 01 Nov 2021, 20:31 WIB
Buruh melakukan perbaikan kapal nelayan di Galangan kapal, Muara Angke, Jakarta, Minggu (23/12/2020). Bengkel kapal tersebut menjadi tumpuan pendapatan para pengusaha kapal barang dan ikan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Industri galangan kapal Indonesia, menjadi salah satu yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu, para pelaku industri butuh keberpihakan pemerintah.

Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), Eddy Kurniawan Logam mengatakan, dampak pandemi, diakuinya para pelaku industri telah melakukan efisiensi, baik dari operasional hingga pengurangan jumlah pegawai.

"Saat ini yang kami butuhkan adalah dukungan regulasi dari pemerintah, itu nomor satu. Karena kebutuhan kapal di berbagai instansi pemerintah itu ada, tinggal bagaimana pemerintah merealisasikannya," kata Eddy dalam Virtual Expo Maritime Indonesia (VEMI) 2021, Senin (1/11/2021).

Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah lebih perhatian terhadap industri galangan kapal dalam negeri. Memang dibandingkan luar negeri, industri galangan kapal RI masih layaknya 'bayi'. Untuk itu butuh keberpihakan pemerintah.

Eddy mencontohkan, beberapa hari lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan kunjungan ke perusahaan galangan kapal di Spanyol. KKP tengah mempertimbangkan untuk bekerjasama dalam memproduksi Kapal Pegawas Perikanan (KKP).

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Transfer Teknologi

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ke markas salah satu perusahaan galangan kapal tertua di dunia, Freire Shipyard (dok: KKP)

Dalam kerjasama ini, Eddy berpesan, kerjasama dengan perusahaan asing, harus melibatkan perusahaan galangan kapal dalam negeri. Faktor transfer teknologi harus diutamakan.

"Kami harapkan pemerintah mengizinkan masa trasisi terjadi. Misal tahun pertama 40 persen komponen kapal dibangun dalam negeri, baru dalam 3-4 tahun ke depan benar-benar bisa dibangun dalam negeri. Tapi kalau kebijakannya putus-putus dan mendadak, galangan nasional diposisikan tidak siap, Kami tida daiajak bicara, ya kami tidak siap terus," paparnya.

Belum responsifnya kebijakan pemerintah terhadap industri galangan kapal dalam neger, Eddy meyakini, pada 2022 belum ada geliat dari sektro ini. Meski begitu, dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik, diharapkan 2023 mulai menunjukkan perbaikan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya