KPK Minta Peter Gontha Serahkan Data Soal Harga Sewa Pesawat Garuda Kemahalan

KPK ingin mengkaji data dari Peter Gontha terkait harga sewa pesawat Garuda Indonesia yang disebut kemahalan untuk menyelidiki adanya dugaan tindak pidana korupsi.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 02 Nov 2021, 11:44 WIB
Ilustrasi Pesawat Terbang Garuda Indonesia - KPK minta Peter Gontha memberikan data soal dugaan harga sewa pesawat Garuda kemahalan. (Liputan6.com/Fahrizal Lubis)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut merespons pernyataan mantan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero), Peter Gontha yang menyebut harga sewa pesawat perusahaan pelat merah itu terlalu mahal.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya mendorong Peter Gontha memberikan data rinci soal harga sewa pesawat Garuda Indonesia yang dicap terlalu mahal. KPK akan memeriksa data itu guna menindaklanjuti ketimpangan angka bila benar terdapat dugaan korupsi.

"KPK mendorong data tersebut diserahkan ke KPK, KPK bakal mendalami dari data-data itu," kata Ali dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (2/11/2021).

Ali menambahkan, bila dari hasil telaah dan kajian data ditemukan adanya indikasi perbuatan pidana, maka KPK tidak menutup kemungkinan akan melanjutkan ke tahap penindakan.

"Kami sadar betul, bahwa keberhasilan KPK selama ini dalam mengungkap berbagai modus tindak pidana korupsi, tak lepas dari peran aktif masyarakat," jelas Ali.

Adapun hal yang disinggung Peter Gontha adalah data penyewaan pesawat Garuda Indonesia yang dianggap terlalu mahal karena tidak sesuai pasar. Seperti pesawat jenis Boeing 777 yang harga sewa pasarannya USD 750 ribu per bulan, disewa Garuda dengan biaya USD 1,4 juta.


Wakil Menteri BUMN Minta KPK Turun Tangan

Mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda, Hadinoto Soedigno jelang rilis penetapan penahanan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). Hadinoto diduga turut menerima suap pengadaan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC melalui Soetikno. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Melalui keterangan terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menanggapi pernyataan Peter Gontha. Dia menyatakan, bila dugaan tersebut benar, maka KPK harus menindaklanjutinya.

"Kita dorong supaya mantan komisaris atau mantan direksi pada saat itu diperiksa saja untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," kata Arya dalam keterangan resmi diterima, Senin, 1 November 2021.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya