Liputan6.com, Jenewa - China dan Rusia mendorong Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara dengan menghidupkan kembali upaya pada 2019 untuk menghapus larangan ekspor patung, makanan laut, dan tekstil Pyongyang dan memperluasnya untuk mencakup pencabutan batas impor minyak olahan.
Baca Juga
Advertisement
Dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (2/11/2021), China dan Rusia ingin dewan yang beranggotakan 15 negara itu mencabut sanksi-sanksi itu "dengan maksud meningkatkan mata pencaharian penduduk sipil" di negara Asia yang terisolasi itu.
Korea Utara telah dikenakan sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.
Rancangan resolusi juga mencakup langkah-langkah lain yang pertama kali diusulkan oleh Rusia dan China hampir dua tahun lalu, termasuk mencabut larangan warga Korea Utara bekerja di luar negeri dan membebaskan proyek kerja sama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Rancangan Resolusi Baru
Beberapa diplomat PBB, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan rancangan resolusi yang diperbarui akan mendapat sedikit dukungan. Pada tahun 2019, Rusia dan China mengadakan dua putaran pembicaraan informal mengenai rancangan resolusi, tetapi tidak pernah secara resmi mengajukannya untuk pemungutan suara.
Para diplomat mengatakan pada hari Senin bahwa China dan Rusia belum menjadwalkan pembicaraan apapun mengenai rancangan resolusi baru mereka. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia atau China untuk disahkan.
Misi PBB Rusia dan China tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari teks baru, yang menurut para diplomat diedarkan kepada anggota dewan pada hari Jumat.
“Sudah menjadi keinginan China bahwa kami juga harus mengatasi dimensi kemanusiaan yang disebabkan oleh sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan,” Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan kepada wartawan bulan lalu, menambahkan lagi bahwa rancangan resolusi 2019 “tetap di atas meja”.
Advertisement
