Kaji Penyewaan Pesawat Garuda Indonesia, Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta segera membentuk tim independen untuk mengkaji penyewaan pesawat dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk. Hal ini mengingat permasalahan di tubuh Perseroan sering kali terjadi akibat penyewaan pesawat kepada lessor.

"Kalau membenahi Garuda itu saja, pada setiap jenis pesawat dibentuk tim independen bukan hanya untuk direksi tetapi tim independen untuk melakukan kajian tentang penyewaan pesawat," kata Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu dikutip dari akun Youtube MSD, Rabu (3/11).

Said Didu mengatakan, penyakit Garuda sejak era Pemerintahan Gus Dur memang karena masalah penyewaan pesawat. Parahnya penyewaan pesawat itu bukan atas inisiasi Garuda, akan tetapi justru disewakan oleh orang lain atau oknum.

"Nah itu yang mungkin yang terjadi jadi menurut saya. Ini ada mafianya penyewaan pesawat selalu ada mafianya," ujarnya.

Dia melanjutkan, sejak dulu urusan penyewaan pesawat dilakukan Perseroan tidak pernah melibatkan pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN. Ini karena masalah tersebut dianggap kegiatan sehari-hari dan cukup diketahui oleh komisaris.

"Saya ingin katakan bahwa penyewaan pesawat itu karena dianggap kegiatan sehari-hari tidak tidak melibatkan pemegang saham, tetapi cukup sampai komisaris tidak sampai ke Kementerian BUMN. Karena itu dianggap kegiatan sehari-hari. Kecuali umpamanya perusahaan tambang ingin membeli pesawat karena bukan sektornya maka itu biasanya pemegang saham menyetujui," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.