Liputan6.com, Jakarta Seperti sudah diduga, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai suksesor Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Tak banyak yang bisa dikulik oleh publik tentang alasan Jokowi memilih Jenderal Andika, selain kedekatan keduanya yang telah terbina sebelumnya.
Namun, bisa dipastikan itu hanya satu dari sekian banyak alasan Presiden memilih KSAD untuk memimpin organisasi sebesar TNI. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan faktor politik tentu akan lebih dominan dalam menentukan sosok Panglima TNI yang sangat strategis.
Advertisement
"Panglima TNI itu jabatan politik ya, jadi faktor politik lebih dominan. Saya melihatnya (itu alasan) Jokowi mengesampingkan alur giliran dari pergantian panglima dari setiap matra, karena itu jabatan politik. Mungkin juga Jokowi lebih sreg atau lebih cocok dengan Andika dibanding dengan yang lain," ujar Ujang kepada Liputan6.com, Kamis (4/11/2021).
Dia mengatakan, institusi negara yang sifatnya represif dan bersenjata (TNI dan Polri), memang harus dikendalikan langsung oleh Jokowi selaku presiden dan kepala negara, sehingga masuk akal jika Panglima TNI dan Kapolri itu punya kedekatan dengan presiden.
"Karena, kalau tidak bisa dikendalikan ini bahaya. Jadi saya melihatnya (pemilihan Jenderal Andika) itu kebijakan politik yang murni dari Pak Jokowi sendiri, yang bisa jadi untuk mengamankan langkah politik Jokowi hingga 2024," jelas Ujang.
Sedangkan terkait dengan alasan profesionalitas, dia menilai hal itu tak relevan, lantaran semua perwira tinggi TNI di seluruh matra tak diragukan lagi profesionalitas mereka. Apalagi TNI tidak boleh berpolitik, sehingga kinerjanya pasti profesional.
"Tapi di atas profesional itu kan ada kedekatan, termasuk kedekatan Jokowi dengan Hendro (Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono yang juga mertua Andika Perkasa), mertuanya Andika. Ditambah Hendro pun orang yang berjasa terhadap Jokowi," beber Ujang.
Yang jelas, lanjut dia, selama setahun ke depan dalam masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Andika harus memastikan menjaga keutuhan NKRI, di mana ancaman terberat kita bukan hanya sektor keamanan, tapi pertahananan negara. Misalnya Papua yang sering bergejolak, itu harus bisa diantisipasi Andika karena fungsi TNI itu merekatkan atau menjaga NKRI seutuhnya.
"Saya rasa itu paling penting, baru setelah itu yang lainnya seperti kesejahteraan prajurit. Ini penting kita tahu bahwa hari ini yang lebih sejahtera adalah kepolisian, tentara atau prajurit banyak yang tidak sejahtera. Ini tantangan tersendiri bagi Andika. Dalan setahun ini Andika tidak boleh main politik," tegas Ujang.
Selebihnya, menurut dia Andika akan aman saat menghadapi fit and proper test dari Komisi I DPR yang akan digelar pada Sabtu (6/11/2021) pagi. Dia berpatokan pada sejarah, di mana belum pernah terjadi parlemen menolak calon Panglima TNI yang diajukan presiden.
"Kalau kita melihat dari sejarah, pascareformasi semua proses politik di DPR tak ada yang ditolak, baik TNI atau Polri. Jadi saya berkeyakinan akan mulus dan lancar saja. Itu menurut saya ritual formalitas saja yang harus dijalankan, kecuali kalau ditolak itu akan menjadi sejarah lain," pungkas Ujang.
Sementara itu, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie menilai masifnya pembahasan mengenai calon Panglima TNI juga tidak terlepas dari persoalan isu rotasi antarmatra dalam pemilihan Panglima TNI.
Dia mengatakan, isu rotasi antarmatra merupakan salah satu isu sentral dalam pemilihan Panglima TNI dan menjadi bagian dari reformasi TNI. Sebab, bukan hanya tren, namun kebijakan tersebut pada dasarnya diakomodir dalam Pasal 13 ayat (4) UU TNI.
"Jika mengacu pada rotasi antarmatra, tentu kini bukan giliran KSAD. Sehingga, pengusulan nama KSAD dalam Surpres sebagai calon tunggal Panglima TNI perlu disertai dengan keterangan-keterangan Presiden mengenai landasan pengusulan tersebut. Publik tentu berhak mengetahui apa dan bagaimana alasan Presiden dalam pengusulan tersebut," jelas Ikhsan kepada Liputan6.com, Kamis (4/11/2021).
Selain itu, lanjut dia, DPR perlu memastikan bahwa fit and proper test yang mereka lakukan bukan sekadar formalitas maupun prosedural belaka dalam pemilihan Panglima TNI.
"Sebab, fit and proper test ini penting untuk memastikan kualitas dan kapasitas Panglima TNI berikutnya benar-benar relevan dengan dinamika ancaman yang kian berkembang. Melalui fit and proper test pula, DPR memegang peran penting untuk menguji kualitas dan kapasitas calon Panglima TNI dalam aspek-aspek lain, seperti integritas," tegas Ikhsan.
Tak hanya itu, kata dia, dalam fit and propert test, perlu juga diuji perihal bagaimana Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI memanfaatkan waktu 1 tahunnya sebagai Panglima TNI nantinya.
"Sebab, waktu 1 tahun tentu bukan waktu yang lama untuk membangun dan meneruskan program-program TNI terdahulu maupun yang akan datang," jelas Ikhsan.
Dalam survei opini ahli yang digelar dan dipublikasi saat HUT TNI lalu, SETARA Institute membagi dimensi kualitas ke dalam 5 bagian, yakni integritas, akseptabilitas, responsivitas, kapabilitas, dan kontinuitas. Lima dimensi ini disertai dengan pelbagai aspek turunannya.
"Lima dimensi kualitas beserta pelbagai turunannya ini tentu dapat menjadi bahan atau gambaran bagi DPR untuk fit and propert test calon Panglima TNI tersebut. Sehingga, aspek-aspek yang diuji tersebut memang komprehensif," tegas Ikhsan.
"Pelbagai catatan tersebut penting untuk menjadi fokus bersama. Sebab, melalui fit and propert test ini, tentu tertumpang pula harapan agar Panglima TNI berikutnya merupakan Panglima TNI yang berkualitas. Selain itu juga profesional dan menghormati HAM serta supremasi sipil," tandas dia.
Sedangkan Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara (Stafsus Mensesneg), Faldo Maldini mengatakan KSAD Jenderal Andika Perkasa memiliki semua kualifikasi untuk menjadi Panglima TNI. Andika dinilai memiliki pengalaman hingga popularitas.
"Kualifikasi apa yang tidak memenuhi? Pak Andika berpengalaman, berprestasi, dan populer. Di situasi seperti sekarang, semua modal yang dimiliki tadi harus optimal. Kita sedang berupaya bangkit dari pandemi," jelas Faldo kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).
Dia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menghitung tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan sebelum menunjuk Andika sebagai calon Panglima TNI. Faldo menyebut dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, profesional, dan dipercaya di tubuh TNI.
"Kepemimpinan yang kuat, profesional, dan dipercaya merupakan sesuatu yang bersama kita harapkan. Mengingat peran TNI sangat dibutuhkan untuk menjangkau daerah 3T dalam vaksinasi masal," ujarnya.
Faldo memastikan bahwa penunjukan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah, kata dia, memastikan Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto adalah prajurit terbaik yang sudah teruji kepemimpinannya.
"Kita tunggu fit and proper test di DPR. Semoga semuanya berjalan lancar dan benar-benar mampu mengeksplorasi visi, misi, dan gagasan calon Panglima TNI," ujar Faldo.
Suara Senayan untuk Andika
Jenderal TNI Andika Perkasa diprediksi akan menjalani fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) dengan mulus pada Sabtu (5/11/2021) pagi. Dari pantauan Liputan6.com, sejak nama Andika digadang-gadang akan menjadi Panglima TNI berikutnya, hampir tak ada suara miring atau penolakan dari parlemen.
Bahkan, tanggapan positif itu juga datang dari kubu oposisi. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta misalnya, mengatakan sosok Andika sebagai kepala staf angkatan di tubuh TNI yang paling senior, tepat untuk jabatan itu.
"Jenderal Andika cocok dengan tantangan situasi pertahanan dan keamanan saat ini, baik tantangan dalam negeri maupun luar negeri. Dari track record-nya, memang Beliau layak dipercaya kemampuannya," tegas Sukamta kepada Liputan6.com, Kamis (4/11/2021).
Dia pun berharap peningkatan kesejahteraan prajurit bisa menjadi perhatian lebih baik lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya, dia berharap konflik di Papua segera bisa diselesaikan.
"Waktu setahun itu cukup panjang dengan kewemangan penuh yang dimiliki. Kalau prestasinya bagus dan Presiden menghendaki kan bisa diperpanjang lagi," tutur Sukamta.
Soal adanya suara-suara minor yang akan mengadang langkah Jenderal Andika di parlemen, dia memastikan Komisi I DPR akan kompak merestui pemilihan KSAD ini menjadi Panglima TNI.
"Rasanya, tidak ada fraksi yang keberatan dengan Jenderal Andika, karena memang Beliau ini kemampuannya bagus, track record meyakinkan dan pintar menjaga silaturahim," tandas Sukamta.
Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Dave Laksono meminta calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengoptimalkan masa jabatannya yang hanya setahun untuk membuat perubahan di institusi TNI.
Sama dengan Sukamta, dia mengatakan, ada berbagai tantangan yang harus diselesaikan Jenderal Andika, misalnya meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.
"Saya yakin Beliau dapat melakukan hal tersebut meskipun waktunya terbatas. Itu justru jadi tantangan, bukan hambatan buat dia dalam waktu singkat bisa melakukan secara optimal," kata Dave di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, dalam uji kelayakan calon Panglima TNI, dirinya akan fokus menanyakan terkait komitmen Jenderal Andika untuk bekerja optimal bagi kesejahteraan prajurit yang masih aktif maupun pensiun.
Menurut dia, saat ini masih ada berbagai permasalahan, seperti rumah dinas, pendidikan keluarga prajurit terutama di wilayah terluar, terdepan, dan pedalaman.
"Lalu bagaimana penanganan permasalahan di Papua dan Poso, kemungkinan potensi konflik di Aceh, itu yang ingin kami dengar dan bahas," ujarnya.
Dave mengatakan dirinya juga ingin mendengarkan konsep Jenderal Andika terkait mengatasi persoalan di Laut Natuna Utara karena adanya keterbatasan kondisi di TNI Angkatan Laut, misalnya jumlah personel dan kapal.
Menurut dia, Jenderal Andika perlu menjelaskan bagaimana mengatur agar kehadiran TNI di Laut Natuna Utara dapat maksimal menjaga wilayah kedaulatan NKRI.
"Saya yakin Jenderal Andika bisa meningkatkan hubungan baik antara TNI-Polri. Beliau figur progresif, berpikiran luas, dan memiliki konsep baru dalam kemajuan di tubuh TNI," pungkas Dave.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari meyakini langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI tidak akan mengganggu soliditas di internal TNI.
"Saya yakin tidak akan ganggu soliditas TNI," kata Abdul Kharis di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, ada dua pola pendekatan untuk mengisi posisi Panglima TNI, yaitu Angkatan Darat-Angkatan Laut dan Angkatan Darat-Angkatan Udara.
Menurut dia, dari pola tersebut terlihat urutannya banyak Angkatan Darat karena dari sisi jumlah personel lebih banyak angkatan tersebut.
"Prajurit TNI AD jumlah sekian kali lipat dari AL dan AU, jadi wajar, mau urut terus tidak masalah sehingga punya argumentasi masing-masing. Mungkin jadi menarik jika setelah AD lalu AD lagi," ujarnya.
Abdul Kharis menilai Jenderal Andika merupakan sosok prajurit yang profesional dan memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Dia meyakini dengan kemampuan yang dimiliki Jenderal Andika akan membawa institusi TNI ke depan lebih profesional.
"Kalau TNI profesional maka tantangan apa pun bisa dihadapi dan diatasi secara profesional," tegas dia.
Advertisement
Jalan Mulus Menuju Cilangkap
Jika tak ada aral melintang, pekan depan Jenderal TNI Andika Perkasa akan mulai berkantor di Markas TNI Cilangkap, Jakarta Timur sebagai Panglima TNI. Dengan kata lain, karier tertinggi di bidang militer sudah dicapainya, sejak pertama kali menjadi prajurit.
Lahir pada 21 Desember 1964 di Bandung, Jawa Barat, Andika Perkasa tumbuh menjadi sosok yang memang ditakdirkan bergelut di bidang militer. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987 dan mengawali karier sebagai perwira pertama infanteri Kopassus Grup 2/Para Komando dan Satuan-81/Penanggulangan Teror (Gultor) selama 12 tahun.
Andika melanjutkan kariernya ke jajaran perwira menengah dengan menjadi Sespri Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Komandan Resimen Induk (Danrindam) Kodam Jaya/Jayakarta di Jakarta, Komandan Resor Militer (Danrem) 023/Kawal Samudera Kodam I/Bukit Barisan yang berkedudukan di Kota Sibolga, Sumatera Utara.
Menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono ini kemudian mendapatkan kepercayaan untuk menduduki posisi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat pada bulan November 2013. Posisi tersebut merupakan sebuah posisi yang diduduki perwira berpangkat brigadir jenderal. Lantas, Andika naik menjadi perwira tinggi bintang satu.
Perjalanan kariernya kembali beranjak ketika dia diangkat menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan pangkat mayor jenderal, tepat 2 hari setelah pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.
Selanjutnya, alumnus The Military College of Vermont, Norwich University, Vermont, USA ini melanjutkan karier militernya sebagai Panglima Kodam XII/Tanjungpura pada tanggal 30 Mei 2016. Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2018, Andika kemudian ditarik ke Jakarta untuk menjadi Komandan Kodiklat TNI AD.
Durasi Andika ketika mengemban tanggung jawab sebagai Komandan Kodiklat TNI AD hanya 6 bulan. Enam bulan setelah ditarik untuk menjadi Komandan Kodiklat TNI AD, dia ditunjuk untuk menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis AD, yang merupakan sebuah jabatan yang bergengsi di lingkungan Angkatan Darat.
Tidak berhenti hingga di sana, pemegang gelar lulusan terbaik Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada tahun 2000 ini pada hari Kamis, 22 November 2018, dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) dan menggantikan Jenderal TNI Mulyono yang saat itu akan pensiun pada bulan Januari 2019.
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 97/TNI/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Kini, nyaris tepat 3 tahun setelah dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, nama Andika Perkasa resmi menjadi calon tunggal Panglima TNI.
Karier Andika Perkasa dalam dunia militer yang berkembang dengan begitu pesat tak luput dari berbagai prestasi yang ia torehkan sepanjang perjalanannya, baik secara internasional maupun nasional.
Pada November 2019, misalnya, Jenderal Andika berinisiatif menjalankan program pertukaran latihan satuan bersama Amerika Serikat. Selanjutnya, pada bulan November 2020, Indonesia mengirimkan kembali satuan TNI AD dengan jumlah yang lebih besar untuk berlatih di Joint Readiness Training Center (JRTC) Fort Polk, Louisiana, Amerika Serikat.
Selain itu, lulusan National War College, National Defense University, Washington D.C., Amerika Serikat ini juga memberikan dukungan secara aktif bagi penguatan kerja sama satuan Helikopter Apache, Skuadron 11/Serbu Penerbad dengan US Army 16 Combat Aviation Brigade.
Di mata internasional, khususnya pemerintah Amerika Serikat, Andika telah memberikan pengabdian yang luar biasa dalam memperkuat hubungan Angkatan Darat antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penguatan hubungan AD tersebut lantas berdampak pada stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik, serta penguatan hubungan pada tingkat institusi maupun individu TNI AD dengan US Army.
Dengan demikian, pada hari Kamis, 30 Januari 2020, di Whipple Field, Arlington, Amerika Serikat, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat Jenderal James C. Mc Conville menyematkan penganugerahan Medals The Legion of Merit, Degree of Commander kepada Jenderal TNI Andika Perkasa. Pemberian penghargaan tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper.
Selain itu, di kancah nasional, Andika Perkasa aktif membantu pemerintah menjalankan program Serbuan Vaksin guna mencapai target vaksinasi nasional dengan mengerahkan anggota TNI AD.
Andika Perkasa juga berani mengambil keputusan-keputusan tegas, seperti memberi pernyataan bahwa ia rela melepaskan 31 prajurit yang bermasalah daripada merusak nama TNI AD terkait dengan insiden penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu dini hari, 29 Agustus 2020.
Sementara itu, sebagai penyelenggara negara, Andika tercatat baru melaporkan harta kekayaannya sebagai KSAD dalam LHKPN pada 20 Juni 2021. Dalam laman elhkpn.kpk.go.id, tercatat harta Andika Rp 179.996.172.018. Terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.
Untuk harta tidak bergerak, Andika tercatat memiliki 20 bidang tanah yang tersebar di Indonesia hingga luar negeri. Nilainya lebih kurang Rp36.164.250.000.
Berikut rincian tanah dan bangunan milik Andika
1. Tanah dan bangunan seluas 460 m2/460 m2 di Jakarta Timur, hibah tanpa akta, Rp 340 juta.
2. Tanah dan bangunan seluas 300 m2/300 m2 di Sleman, hibah tanpa akta Rp 1,5 miliar.
3. Bangunan seluas 84 m2 di Jakarta Pusat, hibah tanpa akta Rp 700 juta.
4. Tanah dan bangunan seluas 340 m2/340 m2 di Cianjur, hibah tanpa akta, Rp 150 juta.
5. Tanah dan bangunan seluas 435 m2/435 m2 di Jakarta Selatan, hibah tanpa akta, Rp 4,5 miliar.
6. Bangunan seluas 32 m2 di Sleman, hibah tanpa akta Rp 575 juta.
7. Bangunan seluas 76 m2 di Allen Street Pyrmont NSW, Australia, hibah tanpa akta, Rp 1,5 miliar.
8. Bangunan seluas 32 m2 di Sleman, hibah tanpa akta, Rp 500 juta.
9. Tanah dan bangunan seluas 450 m2/450 m2 di Surabaya, hibah tanpa akta Rp 10.537.250.000.
10. Tanah seluas 490 m2 di Bogor, hibah tanpa akta, Rp 362 juta.
11. Tanah seluas 490 m2 di Bogor, hibah tanpa akta, Rp 362 juta.
12. Tanah seluas 490 m2 di Bogor, hibah tanpa akta, Rp 362 juta.
13. Tanah seluas 788 m2 di Bogor, hibah tanpa akta, Rp 582 juta.
14. Tanah seluas 2.950 m2 di Tabanan, hibah tanpa akta, Rp 201 juta.
15. Tanah seluas 566 m2 di Bandar Lampung, hibah tanpa akta, Rp 35 juta.
16. Tanah seluas 1.000 m2 di Bogor, hasil sendiri, Rp 500 juta.
17. Tanah seluas 1.145 m2 di Bantul, hibah tanpa akta, Rp 458 juta.
18. Tanah dan bangunan seluas 2.223 m2/2.736 m2 di 7801 Cadbury Avenue Potomac MD 20854, USA, hibah tanpa akta, Rp 4,5 miliar.
19. Tanah dan bangunan seluas 4.875 m2/4.832 m2 di 5001 Cedar Croft Lane Bethesda MD 20814, USA, hibah tanpa akta, Rp 5 miliar.
20. Tanah dan bangunan seluas 6.248 m2/6.248 m2 di 9 Alloway Court Potomac MD 20854, USA, hibah tanpa akta, Rp 5,5 miliar.
Sementara untuk harta bergerak, Andika tercatat memiliki dua unit mobilnya seharga Rp 2,6 miliar. Terdiri dari Landrover Sport 3.0 V 6 AT Tahun 2014 Rp 800 juta dan Mercedes Benz Sprinter 315 Tahun 2018 seharga Rp 1,8 miliar.
Untuk harta bergerak lainnya yang dilaporkan Andika yakni senilai Rp 10,1 miliar, surat berharga Rp 2.146.000.000, dan kas atau setara kas lainnya senilai Rp 126.985.922.019. Andika tercatat tak memiliki utang. Dengan demikian, total harta kekayaan Andika sebesar Rp 179.996.172.019.
