Gelontorkan Rp15 miliar, Dinas Perdagangan Kota Makassar siapkan Pasar Murah

Program pasar murah ini bertujuan untuk menstimulus daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

oleh Fauzan diperbarui 04 Nov 2021, 23:17 WIB
Ilustrasi kesibukan, pasar. (Photo by Atharva Tulsi on Unsplash)

Liputan6.com, Makassar - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar akan menggelontorkan dana sebesar Rp15 miliar untuk menyiapkan program Pasar Murah. Program pasar murah ini bertujuan untuk menstimulus daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19

Plt Kadisdag, Arlien Ariesta mengatakan program pasar murah ini akan diadakan di setiap kecamatan di Kota Makassar. Ia menyebut, saat ini, pihaknya tengah melakukan pengadaan barang.

“Program pasar murah ini sifatnya insidentil namun untuk sekarang ini dilakukan di 15 kecamatan,” kata Arlien beberapa waktu lalu. 

Dia menjelaskan, pendataan jumlah penduduk yang terdampak Covid-19 juga akan dilakukan guna memudahkan penentuan titik lokasi pasar murah di masing-masing kecamatan.

“Pihak kecamatan lakukan usulan di titik mana. Kita baru mau lakukan koordinasi untuk pelaksanaannya,” sebutnya.

Program pasar murah, kata Arlien, merupakan bantuan bahan pokok kepada masyarakat. Bahan pokok yang akan dijual telah ditetapkan besaran subsidinya.

“Misalnya harga bawang lagi naik, kita lakukan pembelian subsidi bawang supaya murah. Ini subsidi supaya merangsang daya beli masyarakat yang terdampak Covid-19,” tuturnya.

Perbedaan harga dalam program pasar murah diklaim Arlien jauh lebih murah dibandingkan dengan harga normal di pasar tradisional ataupun pusat perbelanjaan. Sementara hasil penjualan dari pasar murah, akan disetorkan ke kas daerah.

“Biasanya sampai 50%. Misal harga paket Rp50 ribu dijual Rp25 ribu. Jadi itu disediakan kupon seperti di acara bazar,” jelasnya.

Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Helmy Budiman menyebutkan, program pasar murah juga merupakan salah satu langkah untuk mempercepat realisasi penggunaan anggaran dari OPD. Kata Helmy, seluruh program yang sifatnya berdampak langsung ke masyarakat terus didorong sebelum masa anggaran 2021 berakhir.

“Belanja yang sifatnya langsung ke masyarakat kita push supaya diselenggarakan cepat, karena kalau terlalu lama ditahan, masyarakat juga rugi,” jelas Helmy. 

 

Simak juga video pilihan berikut ini:

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya