Liputan6.com, Batu - Pemerintah Kota Batu mengevaluasi rumah – rumah warga yang rusak karena terdampak banjir bandang. Hasilnya akan menentukan langkah penanganan dan bantuan yang akan diberikan kepada pemilik rumah terdampak banjir.
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, mengatakan evaluasi seluruh rumah warga terdampak banjir bandang itu untuk mengetahui apakah berada di bantaran sungai atau tidak. Hasil evaluasi jadi pertimbangan langkah penanganan terhadap rumah – rumah tersebut.
Baca Juga
Advertisement
“Akan kami evaluasi, apakah rumah di bantaran sungai itu sebaiknya tak perlu dibangun lagi atau seperti apa,” kata Dewanti di Kota Batu, Sabtu, 6 November 2021.
Ia menambahkan, pemkot akan mengecek izin pembangunan dan peruntukan lahan tempat rumah itu berdiri. Setelah tahu eksisting seluruh rumah warga terdampak banjir itulah pemkot baru akan bertindak untuk penanganannya.
“Setelah tahu eksisting rumah itu maka akan dibantu material menyesuaikan anggaran yang ada di Pemkot Batu,” ujar istri mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko itu.
Evaluasi itu tidak hanya dilakukan pada rumah – rumah warga terdampak. Namun juga ke kebun – kebun tanaman semusim seperti sayuran yang dikelola oleh warga. Pengecekan itu jadi upaya mencegah alih fungsi lahan lindung jadi lahan pertanian warga.
“Bila tak sesuai (peruntukannya) tentu tak diberi izin untuk mencegah terjadi alih fungsi,” ucap Dewanti.
BPBD Kota Batu mencatat banjir bandang pada Kamis lalu mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang terluka. Data sementara, ada 89 kepala keluarga terdampak. Ada 35 rumah rusak dan 33 rumah terendam lumpur, 7 mobil, 33 motor dan 107 hewan ternak hanyut.
“Belum bisa kami taksir berapa total kerugiannya karena masih terus update data,” katanya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Alihfungsi Kawasan Lindung
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan banjir bandang disebabkan lahan kritis di punggungan bukit. Tak ada vegetasi yang berfungsi mengikat tanah dan menyerap air. Serta alih fungsi lahan jadi perkebunan tanaman semusim yang dikelola warga.
“Ini harus jadi perhatian wali kota. Serta melihat daerah itu ada dalam kawasan lindung atau kawasan pemanfaatan umum lainnya,” ujar Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
BNPB bakal berkoordinasi lintas instansi pemerintah untuk memetakan siapa otoritas kawasan di mana titik longsor pemicu banjir bandang itu terjadi. Pemetaan kawasan itu guna mengetahui siapa yang berwenang mengelola lahan di kawasan kritis itu.
“Masih dipetakan dan akan dikoordinasikan dengan Kementerian LHK untuk melihat apakah kawasan lindung atau tidak,” ujar Muhari.
BNPB merekomendasikan penanaman pohon tegakan seperti alpukat dan lainnya untuk konservasi kawasan. Tak hanya bermanfaat secara ekologis, tapi juga tetap bernilai ekonomi. Sehingga warga mau mengubah dari tanaman semusim seperti sayur menjadi tanaman tegakan.
“Kam punya beberapa daftar tanaman tegakan yang bisa ditanam warga. Dari kejadian bencana ini sudah bisa dilihat dari atas sampai bawah (lahan kritis) itulah penyebabnya,” kata Muhari.
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menyebut di Kota Batu sebenarnya sudah ada program satu nama satu pohon yang digagas oleh Among Tani Faoundation. Pemkot memfasilitasi program itu dengan menyediakan pohon sebagai upaya mendorong gerakan penanaman pohon.
“Warga tinggal ambil bila mau menanam. Kalau petani mau menanam ya tinggal ambil juga,” ujarnya.
Advertisement
