Baru 2 Bulan Berkuasa, Taliban Akan Reshuffle Kabinet

Taliban berjanji akan lebih inklusif dalam kabinet dalam memerintah Afghanistan.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 08 Nov 2021, 07:30 WIB
Delegasi Taliban Shahabuddin Delawar (kiri), Mullah Abdul Ghani Baradar, dan Khairullah Khairkhwa (kanan) bertemu diplomat asing di Doha, Qatar, Selasa (12/10/2021). Taliban mencari pengakuan serta bantuan untuk menghindari bencana kemanusiaan usai kembali berkuasa di Afghanistan. (KARIM JAAFAR/AFP)

Liputan6.com, Kabul - Pemerintahan Taliban di Afghanistan mengaku akan merombak jajaran kabinet. Reshuffle ini dilakukan meski mereka baru berkuasa sekitar dua bulan saja.

Taliban kembali berjanji akan lebih inklusif dalam pemerintahannya.

"Kabinet masih dalam proses penyelesaian. Kabinet ini akan diselesaikan dengan para pakar dan bakat yang mewakili aspek-aspek berbeda dari masyarakat, mereka akan diajak,"ujar deputi jubir Emirat Islam, Bilal Karimi, seperti dikutip TOLOnews, Senin (8/11/2021).

Sebelumnya, kabinet Afghanistan dikritik karena tidak ada satu pun wanita. Pihak Taliban malah berkata di televisi bahwa menteri wanita tak dibutuhkan.

Komunitas internasional belum mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Upaya Taliban melobi-lobi agar ada pengakuan internasional masih berjalan.

Sejauh ini, baru China yang bersikap hangat kepada Taliban, serta meminta komunitas interasional bersikap pragmatis dalam menangani isu Taliban.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Menanti Pemerintahan Inklusif

Pejuang Taliban menguasai Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul, Afghanistan, Minggu (15/8/2021). Taliban menduduki Istana Kepresidenan Afghanistan setelah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri dari negara itu. (AP Photo/Zabi Karimi)

Pakar politik di Afghanistan memiliki pandangan berbeda terhadap inklusivitas pemerintah saat ini. Ada yang menilai bahwa sekarang pemerintahan sudah inklusif, terutama menimbang aspek kedaruratan.

"Pemerintahan Taliban saat ini inklusif. Pemerintah dibuat pada saat darurat dan maka dari itu dalam proses menjadi stabil dari situasi kritis," ujar analis politik Janat Fahim Chakari.

Sementara, analis Mohammad Isa Ishaqzai berkata pemerintah butuh kalangan profesional.

"Jika tidak ada kalangan elit dan profesional di pemerintahan, itu masih tidak inklusif," ujarya.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya