5 Pesan dan Harapan Para Tokoh untuk Andika Perkasa, Panglima TNI Terpilih

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin berharap Jenderal Andika Perkasa yang disetujui Komisi I DPR menjadi Panglima TNI mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

“Panglima TNI yang baru perlu menunjukkan dukungan untuk upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan peristiwa-peristiwa yang diduga melanggar HAM yang berat,” kata Amiruddin dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu 6 November 2021.

Sebelumnya, ia juga mengharapkan Komisi I DPR RI dapat melakukan pendalaman kepada Andika Perkasa dengan meminta komitmennya dalam mengatasi konflik bersenjata di Papua.

"Komisi I DPR-RI saat melakukan pendalaman kepada calon Panglima TNI yang baru perlu meminta penegasan dari calon Panglima agar ada komitmen untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua tanpa menimbulkan permasalahan pelanggaran HAM," ujar Amiruddin, seperti dikutip dari Antara.

Harapan tersebut tidak terlepas dari situasi terkini di Papua yang memanas karena sering terjadinya kontak tembak terbuka antara aparat keamanan dan kelompok-kelompok bersenjata.

Kemudian, diharapkan pula ada tenggat waktu penyelesaian kasus itu dari calon Panglima TNI agar konflik di Papua tidak semakin berlarut.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo mengingatkan agar Panglima TNI yang telah disetujui DPR RI, Jenderal Andika Perkasa, tidak menjadi alat politik partai penguasa.

"Kepada Panglima TNI yang baru jangan sampai menjadi alat politik kekuasaan bahkan alat partai politik yang berpotensi mencederai institusi TNI yang mandiri dan independen," kata Benny dalam keterangan tulis, Jakarta, Minggu 7 November 2021.

Menurut dia, TNI mesti memihak rakyat bukan golongan apalagi partai tertentu.

"Dalam hal TNI berpihak kepentingan bukan alat politik partai, golongan, kepentingan tetapi TNI menjaga Keutuhan Republik," kata Benny.

Andika, lanjut dia, juga harus mampu menjaga sinergitas dan solidaritas antara TNI dan Polri. Apalagi saat pandemi Covid-19 yang mengganggu stabilitas negara. Pekerjaan rumah untuk TNI Polri saat ini, menurutnya banyak yang belum selesai, baik dalam hal penguasaan teritorial, aksi terorisme dan isu Papua.

“Maka harus ada komunikasi dua arah, saling memahami satu sama lain, panglima harus memilki kesadaran komunikasi yang baik," ujar Romo Benny.

Benny mendorong Panglima TNI harus mampu menjembatani pertarungan ekonomi baik antara Amerika dan Cina atau Uni Soviet. Selain harus mampu memiliki lobi yang kuat kepada negara-negara superpower yang memiliki alat atau teknologi canggih.

“Saat ini juga dibutuhkan transfer teknologi, bagaimana penglima punya lobi kepada negara-negara super power, karena sekarang kan politik bebas aktif bagaimana kita memiliki kebebeasan untuk kepentingan,” tegas dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menilai, keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI sudah tepat. Selain perwira senior TNI, Andika juga cukup dekat dan memahami Jokowi.

"Keputusan Presiden mengirim KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI adalah tepat, karena kepala staf TNI AD adalah perwira tinggi senior di antara kepala staf matra TNI lainnya," kata Tjahjo dikutip dari keterangannya, Minggu 7 November 2021.

"Di sisi lain, KSAD Andika juga orang yang cukup dekat dan memahami Presiden Bapak Joko Widodo," sambung dia.

Andika Perkasa diketahui pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) saat Jokowi baru saja dilantik sebagai Presiden RI pada 2014. Tak hanya itu, Andika tercatat pernah menjabat sejumlah jabatan strategis lainnya di TNI AD.

Mulai dari, Panglima Kodam Teritorial, Komandan Panglima Divisi Tempur Kostrad, hingga KSAD. Dengan begitu, Andika diyakini memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat.

"Sehingga komunikasi dengan masyarakat sudah mampu dilaksanakan dengan baik oleh calon Panglima TNI Jenderal Andika," ucap Tjahjo.

Dia menilai, masa jabatan Andika sebagai Panglima TNI yang hanya 1 tahun tak menjadi masalah. Menurut Tjahjo, Presiden Jokowi bisa saja mengangkat pejabat negara yang masa jabatannya hanya 1 bulan.

"Walaupun 1 tahun saya yakin Jenderal Andika mampu secara konprehensif menjabatkan dan melaksanakan skala prioritas dan renstra TNI untuk jangka pendek maupun jangka panjang," jelas Politisi PDI Perjuangan itu.

DPR RI menggelar fit and proper test calon Panglima TNI Andika Perkasa. Wakil Presiden Maruf Amin berharap agar Panglima TNI yang baru lebih humanis.

"Tentu lebih humanis, tapi tidak kehilangan semangat perlindungan. Humanis tapi perlindungan dan penegakan HAM harus tetap dijaga," kata Ma'ruf Amin di Jayapura, Sabtu 6 November 2021.

Khusus terkait pengamanan di Papua, Wapres berharap panglima juga menerapkan pendekatan humanis.

"Kita berharap panglima yang baru akan meneruskan langkah-langkah panglima yang lama dan membangun kondisifitas pengamanan di Papua dan lebih mempunyai pendekatan-pendekatan yang lebih baik lagi. Kita harapkan intensitas gangguan semakin menurun," kata dia.

Maruf yakin Jenderal Andika Perkasa memiliki langkah strategis dan lebih baik dalam penanganan Papua.

"Saya yakin panglima yang baru punya konsep-konsep yang lebih pendekatan lebih baik lagi, yang sudah (Panglima Marsekal Hadi) ini juga baik, tapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan saya harap ada langkah strategis yang lebih baik lagi dalam penanganan keamanan di Papua," pungkasnya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa mendapatkan persetujuan sebagai calon Panglima TNI dari Komisi I DPR RI.

Usai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, dia mengungkapkan pesan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Melaksanakan tugas yang terbaik dari beliau, begitu," tutur Andika Perkasa di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu 6 November 2021.