Liputan6.com, Jakarta - Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Imam Rinaldi Nasution mengatakan, tak ingin pihaknya membawa isu PCR yang mencuat dan menyeret nama pejabat ditarik ke ranah politik elektoral.
Meski demikian, dirinya berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi tegas terhadap isu PCR ini, lantaran menyangkut kepentingan publik.
Baca Juga
Advertisement
"Saya selaku mahasiswa tidak ingin masuk dalam kepentingan politik elektoral, hanya saja saya berada pada haluan kepentingan masyarakat (publik) banyak," kata Imam melalui keterangann tertulis, Selasa (9/11/2021).
Menurut dia, keinginan publik untuk terbuka soal PCR ini sangat dinanti. Sehingga, Presiden Jokowi diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan rakyat.
"Ketegasan Pak Presiden Jokowi dinanti untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sudah cukup Covid-19 menyebabkan distrust yang luar biasa di kalangan sosial masyarakat," ucap Imam.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua
Alasan PCR Berubah-ubah
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menekankan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah di masa pandeni disesuaikan dengan kondisi Covid-19.
Hal ini membuat kebijakan pemerintah kerap kali berubah-ubah.
"Jangan ada pikiran kita tidak konsisten. Strategi kita, taktik kita akan selalu bermuara pada covid ini," jelas Luhut dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (8/11/2021).
Dia menyebut tak tertutup kemungkinan pemerintah akan kembali memperpanjang masa karantina pelaku perjalanan internasional dari 3 menjadi 7 hari. Kebijakan ini bisa saja diberlakukan tergantung situasi Covid-19.
"Ini juga tidak tertutup kemungkinannya. Jadi jangan nanti dikatakan bolak-balik. Tidak sama sekali. Kita sangat hati-hati," ucapnya.
Advertisement
