Jelang Pilpres, Pemerintah Brasil Khawatirkan Penyebaran Hoaks di Telegram

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Brasil khawatir dengan maraknya hoaks dan informasi palsu yang tersebar melalui Telegram. Terlebih aplikasi percakapan itu tidak punya perwakilan di negara tersebut.

Telegram kini juga menjadi alat yang digunakan para aktivis, pihak kontra, dan politisi di negara-negara seperti Iran dan Kuba untuk menyebarkan informasi salah melalui percakapan pribadi. Dan banyak pihak menilai hal sama bisa terjadi di Brasil jelang pemilihan Presiden tahun depan.

Pemerintah Brasil telah berusaha untuk melakukan proses permohonan penanganan kasus ini, namun belum ada tanggapan resmi dari pihak Telegram hingga saat ini. Menanggapi hal tersebut, anggota parlemen Brasil sedang memperdebatkan untuk merancang peraturan hukum di platform Telegram atau pilihan lain yakni melarang aplikasi ini.

Diogo Rais, profesor Mackenzie University, São Paulo, dan Pendiri Digital Freedom Institute, menjelaskan bahwa pemblokiran aplikasi sebagai merupakan tindakan yang terlalu mengekang dan tidak efektif.

"Kita perlu menghadapi tantangan digital dengan menyadari bahwa undang-undang kita berasal dari tahun 2009 dan terbatas pada wilayah fisik kita," ujar Rais, dilansir The New York Times.

"Telegram tidak memiliki perwakilan di Brasil, dan ini membuat sulit untuk membangun kemitraan dengan cara yang sama seperti yang kami lakukan dengan platform lain," katanya menambahkan.

(Penulis: Azarine Jovita Halim)

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.