Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan terkait pemberantasan mafia di pelabuhan.
"Jadi terkait dengan itu, tentu upaya pencegahan terlebih dahulu yang kami sedang upayakan untuk lakukan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021).
Advertisement
Ali mengatakan, tindak lanjut yang akan dilakukan pihak lembaga antirasuah yakni memulai kajian tentang pelabuhan di Indonesia. Kajian itu nantinya akan memetakan modus korupsi yang kerap terjadi di pelabuhan.
"Nah tentu dari kajian-kajian itu nanti kan baru kemudian ditemukan dimana titik rawannya untuk potensi korupsi," kata Ali.
Setelah itu, Ali berharap, selain kajian didapat KPK juga berharap ada masyarakat yang bersedia melapor kepada KPK jika terjadi dugaan pidana korupsi di pelabuhan. Nantinya laporan tersebut bisa memperkuat kinerja KPK dalam memberantas mafia pelabuhan.
"Oleh karena itu, tentu nanti dari laporan-laporan yang ada itu bagian yang akan ditelaah," kata Ali.
Minta KPK Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sistem pencegahan korupsi di pelabuhan. Luhut meminta KPK terus mengawasi area di pelabuhan yang rentan terjadinya korupsi.
"Saya sangat harapkan peran KPK sama-sama mengawasi. Ini saya kira success story luar biasa buat republik ini, buat KPK kalau bisa buat pelabuhan efisien," ujar Luhut dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (11/11/2021).
Luhut menyebut sistem kerja di pelabuhan Indonesia sangat jauh dengan Abu Dhabi dan Dubai. Luhut mengaku baru saja kembali dari Abu Dhabi dan Dubai menemani Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Luhut berharap sistem kerja pelabuhan Indonesia bisa efisien lantaran Indonesia mengandalkan transportasi laut dalam pengoptimalan perdagangan internasional.
"Sekitar 80 persen perdangan internasional ditransportasikan melalui laut, laut sangat vital sekali. Kita tidak bisa menaifkan krusialnya penanganan pelabuhan bagi suatu negara. Kalau pelabuhan enggak tertata dengan baik, high cost. Itu yang terjadi di negeri ini," kata Luhut.
Advertisement
