Piutang Negara Tembus Rp 76,8 Triliun, Kapan Bisa Ditagih Semua?

Liputan6.com, Jakarta Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) mencatat jumlah piutang negara atau daerah yang diurus PUPN mencapai nilai outstanding Rp 76,89 triliun. Dengan total 50.769 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). 

Lalu kapan bisa ditagih semua oleh pemerintah? 

Kepala Subdirektorat Piutang Negara II Kementerian Keuangan Sumarsono mengatakan, pemerintah menginginkan penarikan piutang tersebut segera dapat dilakukan.

Namun upaya ini masih menghadapi sejumlah tantangan di antaranya karakteristik, bentuk piutang dan debitor.

"Kapan target? Kami inginnya kalau bisa sekali pukul selesai, tapi berkas kami beraneka ragam karakteristik, bentuk dan debiturnya," kata dia di Jakarta, Jumat (12/11/2021).

Keberadaan penumpukan piutang yang cukup besar, maka pihaknya menargetkan minimal 20 persen dari nilai outstanding bisa selesai dalam satu tahun.Alasannya, berkas terus masuk sebab aktivitas ekonomi terus berjalan. 

"Sehingga pimpinan saat ini menargetkan setiap tahun harus bisa selesaikan 20 persen dari jumlah outsanding, hanya hitung outstanding. Agak kesulitan sebab berkas masuk lagi masuk lagi. Kenapa? Selama masih ada kegiatan ekonomi dan transaksi maka potensi piutang akan masih ada," jelasnya. 

Meski demikian, Sumarsono meyakini, piutang triliunan tersebut akan bisa ditagihkan. "Tetapi kami yakini kami berupaya selesaikan piutang piutang yang ada diserahkan ke PUPN," jelasnya.