Liputan6.com, Jakarta Pembuatan sumur resapan di Jakarta jadi buah bibirmasyarakat usai beredar viral video yang memperlihatkan sumur resapan dibuat di atas trotoar dekat Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta Timur.
Dalam video yang beredar, perekam menyebut "Pemprov DKI Jakarta Bodoh" karena membangun sumur resapan lebih tinggi daripada permukaan jalan.
Advertisement
"Terus air apa yang akan meresap ke dalam? Ini Pemprov DKI Jakarta betul-betul akalnya enggak jalan," kata perekam video.
Hal itu mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono yang menilai pembangunan sumur resapan di dekat Banjir Kanal Timur (BKT) tidak bermanfaat. Sumur resapan sendiri merupakan salah satu program Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengurangi titik banjir di Ibu Kota.
"Kalau kita mau jujur, sangat tidak bermanfaat dibandingkan dengan alokasi anggaran yang begitu besar. Sangat tidak bermanfaat," katanya, Jumat (12/11).
Menurut Gembong, anggaran untuk pembangun sumur resapan pada 2021 lebih dari Rp 400 miliar. Sementara untuk 2022 direncanakan mencapai Rp 100 miliar.
Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan ini mendorong anggaran untuk pembangun sumur resapan pada 2022 ditiadakan. Sebab, berkaca pada situasi saat ini sumur resapan tidak bermanfaat.
"Kita minta ke teman-teman untuk didrop karena kita lihat di 2021 ternyata sangat tidak signifikan manfaatnya," jelasnya.
Gembong berpendapat anggaran pembangunan sumur resapan sebaiknya dialihkan ke program penanggulangan banjir. Misalnya untuk normalisasi sungai-sungai yang ada di Jakarta.
"Mau tidak mau normalisasi. Jadi jangan mimpilah dengan naturalisasi, karena ya, gimana ya, dia mimpi naturalisasi tapi tidak dieksekusi juga," ujarnya.
Komentar negatif juga datang dari Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan. Dia mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang membangun sumur resapan di atas trotoar dekat Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta Timur. Kritik disampaikan karena BKT berfungsi untuk menangkal banjir sehingga sumur tidak perlu lagi dibangun di dekatnya.
"Ini lucu, yakni dibangun dekat dengan sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Apa pula gunanya membuat sumur resapan yang posisinya di samping sungai BKT yang begitu besar dan panjang?" kata Azas dalam keterangan resminya yang dikutip Liputan6.com, Jumat (12/11/2021).
Azas menegaskan bahwa proyek sumur resapan yang dibangun dekat BKT tidak ada gunanya. Menurut dia, sumur yang dibangun itu bukan untuk menyerap air, melainkan menyerap anggaran Pemprov DKI Jakarta.
"Jadinya memang pembuatan sumur resapan Anies adalah untuk resapan anggaran dalam APBD Jakarta 2021, bukan untuk sumur resapan air," kata dia.
Tigor mengatakan Pemprov DKI Jakarta cukup memperbaiki saluran sekunder di sekitar BKT untuk mengalirkan air agar lancar masuk ke BKT.
Menurutnya itu perlu dilakukan karena selama ini jalan raya sekitar BKT kerap tergenang air karena saluran yang tidak berfungsi optimal.
"Sekarang ini titik banjir bertambah banyak di banyak jalan raya sebagai akibat saluran air tidak lancar menuju Banjir Kanal Timur maupun Banjir Kanal Barat," kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian juga meragukan efektivitas pembangunan sumur resapan, jika proyek penting untuk penanggulangan banjir tidak dikerjakan.
"Jangan sampai Pak Gubernur hanya cari pelarian infrastruktur penanganan banjir dengan cepat-cepat membangun sumur resapan sedangkan yang penting seperti normalisasi sungai, pembangunan waduk, saluran PHB, saluran drainase, dan tanggul progresnya lamban," kata Justin di Jakarta, Kamis (11/11/2021).
Menurut dia, pembangunan sumur resapan bisa jadi tidak efektif menangani banjir secara sistemik. Namun hanya mengatasi genangan-genangan air saja bukan dari luapan air sungai.
Justin juga menilai perlu dilakukan evaluasi untuk titik-titik pembangunan sumur resapan di Jakarta.
"Lokasi pembangunannya juga harus dievaluasi, jangan karena kejar target angka jadi pembangunannya asal-asalan. PSI akan minta penjelasan temuan-temuan ini, apalagi tahun depan Pemprov minta Rp 361 miliar lagi untuk bangun lebih banyak sumur resapan," jelas dia.
Bantahan Pemprov DKI Jakarta
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Riza Patria mengklaim, keberadaan sumur resapan dan tali air di Ibu Kota efektif menyurutkan genangan hingga banjir akibat hujan deras.
Dia menuturkan, tak ada masalah saat sumur resapan tidak tersedia di semua trotoar atau pedestrian. Sebab, menurut Riza, keberadaan tali air telah membantu air hujan yang menggenang mengalir menuju titik resapan.
"Tidak masalah sekalipun sumur resapan tidak ada di semua trotoar, tapi disiapkannya tali air tetap dapat masuk, sekalipun tidak melalui mulut sumur resapan," kata Riza, Jumat (12/11/2021).
Riza menyatakan, setiap sumur resapan dan tali air di Ibu Kota sudah diperiksa Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Menurut laporan yang diterima, tidak adanya sumur resapan di setiap trotar karena keterbatasan tempat.
"Jadi dicari tempat yang baik, ternyata dimungkinkan karena emang di situ dibutuhkan resapan air. Jadi kalau mau lihat contohnya ada di Gandaria Selatan," tambah Riza.
Riza mengklaim, sejauh ini sumur resapan dan tali air berjalan efektif menangani genangan air yang disebabkan hujan. Hal itu dibuktikan dengan cepat surutnya air di sejumlah titik langganan genangan di Jakarta.
"Sejauh ini kalau teman-teman lihat hasil sumur resapan kan cukup efektif terjadi genangan cepat surut," kata Riza.
Riza memastikan, program pengendali genangan air di Jakarta bukan hanya dengan sumur resapan. Namun pihak Pemprov DKI juga menyiapkan selokan, gerebek lumpur dan pengerukan di 13 sungai dan waduk di Jakarta.
"Kita hadirkan seluruh jajaran Sumber Daya Air bahkan seluruh dinas lain terlibat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penanganan daripada kesiapsiagaan menghadapi musim hujan yang sekarang intensitasnya terus meningkat," kata Riza menandasi.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali juga menyatakan pengendalian banjir di Ibu Kota tak hanya mengandalkan dari sumur resapan saja. Kata dia terdapat sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemprov DKI.
"Iya, bukan cuma sumur resapan, ada juga pembersihan saluran air, pengerukan sungai dan seterusnya. Nanti tanya teman-teman di SDA dan di beberapa dinas yang lain," kata Marullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).
Mantan Wali Kota Jakarta Selatan ini mengakui terdapat sejumlah sumur resapan yang belum berfungsi secara optimal. Sebab terdapat sejumlah sumur resapan yang masih dalam proses pembangunan.
Kendati begitu, Marullah menilai sumur resapan di Jakarta efektif untuk pengendalian banjir.
"Sebenarnya efektif, efektif di beberapa tempat sudah jalan, efektif sekali. Kita juga lihat ada beberapa yang masih dalam taraf pembangunan yang belum selesai, kita selesaikan," jelas dia.
Advertisement
Janji Kampanye Anies
Pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal adalah bagian dari janji kampanye Anies Baswedan saat Pilkada DKI 2017. Anies kala itu optimis pembuatan sumur resapan bisa mengendalikan banjir dan genangan saat hujan mengguyur Ibu Kota.
Saat kampanye, Anies mengatakan ada empat hal utama yang akan ia lakukan jika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, yakni: "Membereskan" sumber banjir di hulu sehingga volume air yang sampai ke Jakarta berkurang.
Melakukan gerakan membangun sumur-sumur resapan di Jakarta. Memastikan aliran air tidak terhambat dengan membersihkan gorong-gorong hingga sungai. Memastikan tidak terjadi sedimentasi yang berlebihan di hilir.
"Jadi air dari hulu diamankan, yang di tengah dipastikan turun ke bawah, dan di hilir kita bereskan," ujar Anies dalam acara "Jakarta Kece-Bagaimana Cara Ahok dan Anies Mengatasi Banjir?" yang ditayangkan stasiun televisi Netmediatama pada 13 Desember 2016.
Menurut Anies, penting untuk memastikan air masuk ke tanah, bukan sekadar dialirkan ke laut melalui proyek normalisasi.
"Konsep (memasukkan air ke dalam tanah) seperti ini yang kami tawarkan, dan kami percaya dengan pendekatan seperti ini, secara bertahap masalah banjir di Jakarta bisa diselesaikan," ujar Anies.
Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menargetkan membangun 1,8 juta titik sumur resapan di Jakarta, kecuali di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Namun, per Februari 2021, jumlah sumur resapan yang dibuat masih jauh dari target. Tercatat 3.964 titik sumur resapan yang baru dibangun.
Dalam satu kesempatan, Riza mengatakan, jumlah 1,8 juta titik sumur resapan adalah kebutuhan di Jakarta, bukan target yang harus dipenuhi dalam lima tahun kepemimpinan Anies.
Riza berujar, Pemprov DKI Jakarta memiliki perencanaan jangka panjang, termasuk dalam penyediaan sumur resapan. Jadi, penyediaannya tidak bisa dilakukan dalam satu periode kepemimpinan saja.
"Jadi 1,8 juta sumur itu adalah kebutuhan kita di Jakarta seluruhnya, dan akan dikerjakan oleh setiap periode ke periode, gubernur ke gubernur. Sama seperti Kanal Banjir Timur yang tak bisa diselesaikan satu periode. Kanal Banjir Barat tak mungkin diselesaikan dalam satu periode," ucap Riza.
Pembangunan sumur resapan tidak hanya disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga berbagai pihak seperti pemilik gedung, pengembang, pemilik apartemen, perkantoran, industri, dan sebagainya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang kala itu menjabat, Juaini Yusuf, mengatakan, belum masifnya pembangunan sumur resapan disebabkan karena Pemprov DKI Jakarta baru menggandeng dua vendor. Oleh karenanya, pembuatan sumur resapan rencananya akan ditingkatkan.
Pada 2021-2022, Dinas SDA Jakarta menargetkan pembangunan 300.000 titik sumur resapan. Guna merealisasikan rencana tersebut, Dinas SDA DKI akan menggandeng 100 vendor. Dengan demikian, diharapkan target pembangunan tersebut dapat tercapai.
