6 Fakta Terkait Greenpeace Indonesia Dilaporkan ke Polisi yang Kini Dicabut

Sekretaris Jenderal Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) sekaligus Ketua Cyber Indonesia, Husin Shahab melaporkan Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak beserta pemilik akun Twitter Kiki Taufik atas dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian atas nama antar golongan atau SARA. Laporan itu dilayangkan Husin pada Selasa, 9 November 2021 di Polda Metro Jaya.

Husin merasa telah jadi korban atas informasi menyesatkan yang dimuat pada laman resmi Greenpeace karena data yang disampaikan soal deforestasi di Indonesia tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.

Dia menilai data yang disampaikan pihak Greenpeace tidak sesuai dengan data Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Justru selama pemerintahan Jokowi yang berusaha untuk menekan peningkatan Deforestasi dari tahun ke tahun dan tidak terjadi kebakaran hutan," dikutip lewat akun Instagram pribadinya, Minggu 14 November 2021.

Husin melaporkan Greenpeace atas dugaan menyebarkan berita bohong sebagaimana Pasal 14 & 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atas dugaan ujaran kebencian atas nama antar golongan (SARA) sesuai Pasal 28 (2) Juncto Pasal 45A (2) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 ke Polda Metro Jaya.

Sebelumnya Greenpeace mengkritisi Pidato Presiden Jokowi di Konferensi COP 26 Glasgow yang menyampaikan ke masyarakat dunia bahwa laju deforestasi di Indonesia turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir.

Menurut Husin, Greenpeace memutarbalikkan fakta dengan menyebut bahwa deforestasi di Indonesia semakin meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta hektare (2003-2011) menjadi 4,8 juta hektare (2011-2019).

Ia menganggap bahwa di sanalah letak kebohongan dari Greenpeace. Menurut Husin, jika dibuatkan dalam bentuk grafis dari tahun ke tahun akan terlihat lebih jelas penurunan deforestasi pada periode Jokowi.

"Pada kebijakan pemerintahan siapa juga dijelaskan secara detail dan jika pada tahun 2,45 juta hektare (2003-2011) adalah kebijakan SBY, kemudian pada tahun 2011 sampai 2019 (ada dua kebijakan di periode ini) menjadi 4,8 juta hektare akan kelihatan jelas di grafik tersebut penurunannya," ujar Husin.

Dikatakan Husin, pada periode Jokowi laju deforestasi terus ditekan sebagaimana data yang disampaikan publik.

Di mana, pada periode tahun 2015/2016 deforestasi 629,2 ribu hektare (beberapa izin prinsip sudah keluar di masa pemerintahan sebelumnya), tahun 2016/2017 deforestasi 480 ribu hektare, tahun 2017/2018 deforestasi 439,4 ribu hektare, tahun 2018/2019 deforestasi 462,5 ribu hektare, tahun 2019/2020 deforestasi turun drastis ke 115,5 ribu hektare.

"Nah, itu kan jelas, coba kalau dilihat dari bentuk grafik pasti akan terlihat menurun, kenapa Greenpeace malah bilang meningkat? Bohong itukan?" ucap Husin.

"Jika sudah berbohong di muka publik dan menimbulkan keonaran harus dilaporkan agar tidak menyesatkan masyarakat dan untuk mencegah kegaduhan yang lebih besar," tambah dia.

Husin minta kepada aktivis lingkungan dan para pihak yang ada di Greenpeace Indonesia agar tidak selalu berlindung dibalik pasal kebebasan berpendapat.

Menurut dia tidak semuanya pendapat dapat dibenarkan jika pendapat itu ternyata ada informasi yang tidak akurat.

"Jika informasi bohong itu sudah jadi konsumsi publik, maka bisa dipidanakan!" tegasnya.

Namun Husin mencabut laporan dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian atas nama antar golongan atau SARA.

Terlapor pada kasus ini adalah Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak beserta pemilik akun Twitter Kiki Taufik.

Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Tubagus Ade Hidayat mengaku bertemu Ketua Cyber Indonesia membahas kelanjutan dari laporan polisi (LP).

Pertemuan berlangsung di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pada pertemuan itu, Tubagus Ade mengatakan Husin Shahab mengurungkan niat memperpanjang kasus ini.

"Setelah diskusi cukup panjang akhirnya laporan polisi yang dibuat dicabut, atau dihentikan," kata dia di Polda Metro Jaya, Senin (15/11/2021).

Tubagus Ade mengatakan, keputusan Husin Shahab mencabut laporan tentunya dengan berbagai pertimbangan.

Salah satunya, Tubagus Ade menyebut, Husin Shahab khawatir kasus ini dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi, dianggap bahwa pemerintah antikritik.

"Salah satunya alasannya kurang lebih adalah tentang beliau tidak mau ini kemudian dipolitisir, tidak mau ini kemudian dianggap sebagai bentuk pemerintah antikritik," terang dia.

Tubagus Ade menerangkan, pihaknya memang belum melakukan penyelidikan. Namun, dengan adanya pencabutan ini maka penyelidikannya dihentikan.

"Tadi kita sudah diskusi cukup panjang tentang maksud tujuan kemudian juga latar belakang dang sebagainya, kita diskusi cukup panjang tadi, kemudian kesimpulannya seperti itu," tandas Ade.