Liputan6.com, Kabul - Krisis di Afghanistan terus berlangsung. Setelah masalah ekonomi terekspos, kini pejabat mengakui bahwa masalah kesehatan terjadi secara luas di Afghanistan.
Dilansir Tolo News, Selasa (16/11/2021), kementerian kesehatan berkata krisis Afghanistan terjadi karena bantuan dari komunitas internasional untuk sektor kesehatan telah dicekal.
Baca Juga
Advertisement
Pemerintah Taliban menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang tidak cakap mengelola bantuan yang sudah diterima. Akibatnya, hal-hal dasar pun terbengkalai.
"Pemerintah dulu menerima bantuan jutaan dolar dan menyediakan dukungan untuk industri kesehatan, tetapi tidak ada kinerja fundamental di sektor kesehatan," ujar deputi menteri kesehatan Abdul Bari Omar.
Lebih lanjut, Omar berkata gaji-gaji pegawai kesehatan telah lama belum dibayar karena ada pengurangan bantuan di sektor kesehatan. Beberapa pusat kesehatan juga menghentikan operasional mereka.
Tak hanya itu, 2,3 juta anak-anak juga mengalami malnutrisi.
Omar pun berkata berusaha agar sistem kesehatan Afghanistan bisa independen, dan pihaknya mengambil langkah-langkah praktis untuk mewujudkan hal tersebut.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Kelompok HAM Bantu Cari Donasi
Kelompok HAM pun ikut membantu agar dunia segera memberikan bantuan finansial kepada Afghanistan. Human Rights Watch (HRW) menilai ekonomi Afghanistan telah kolaps.
"Negara-negara donor, PBB, dan institusi-institusi finansial harus segera merespons ekonomi Afghanistan yang kolaps, dan rusaknya sistem perbankan untuk mencegah kelaparan yang meluas," tulis HRW dalam situs mereka, Kamis (11/11).
HRW merupakan kelompok HAM yang selalu membela hak perempuan hingga hak LGBT. Kedua hak itu kini tergerus di Afghanistan. Anak-anak perempuan di Afghanistan tak bisa sekolah sejak Taliban berkuasa.
Terkait Afghanistan, HRW khawatir pada malnutrisi di Afghanistan. Komunitas internasional diminta menyesuaikan sanksi mereka.
"Melihat krisis ini, para pemerintah, PBB, dan institusi finansial dunia perlu dengan urgen menyesuaikan restriksi-restriksi dan sanksi-sanksi eksisting yang berdampak ke ekonomi dan sektor perbankan negara ini," ujar John Sifton, direktur advokasi Asia di HRW.
Advertisement
