Minta Anggaran Sumur Resapan di Jakarta Dihapus, PDIP: Program Tidak Jelas

PDIP menyetujui anggaran senilai Rp 1,2 triliun untuk normalisasi dan restorasi sungai pada tahun 2022.

oleh Ika Defianti diperbarui 16 Nov 2021, 20:12 WIB
Pekerja dari Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) sedang menutup sumur resapan di Karet Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2020). Rencananya Pemerintah Jakarta Pusat akan membangun 400 sumur resapan dapat meminimalisir genangan dan banjir. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melakukan normalisasi sungai selama kepemimpinannya di Ibu Kota. 

Dia pun meminta agar Pemprov DKI dapat  mengerjakan proyek normalisasi tersebut.

"Walaupun terlambat karena selama empat tahun terakhir, Pemerintah Provinsi tidak melakukan sedikit pun normalisasi, kami mendorong agar anggaran ini bisa ditingkatkan pada tahun 2022 ini," kata Tina di Gedung DKI Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Perempuan yang biasa disapa Tina itu juga menyatakan pihaknya menyetujui anggaran senilai Rp 1,2 triliun untuk normalisasi dan restorasi sungai pada tahun 2022.

Sementara itu, dia menyatakan Fraksi PDI Perjuangan meminta agar program sumur resapan dapat dihapus dan dialihkan.

"Program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggaran dilimpahkan untuk normalisasi sungai," ucapnya. 

Lanjut dia, normalisasi sangat penting untuk pengendalian banjir di Jakarta.

"Semakin mengancamnya banjir di Jakarta ini membuat kita harus semakin bekerja keras dalam memikirkan jalan keluar terbaik agar Ibu Kota bisa mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi," jelas dia. 

 


Pembangunan Sumur Resapan

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Dudi Gardesi menyatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah antisipasi pengendalian banjir di Ibu Kota. Salah satunya yaitu terkait pembangunan drainase vertikal. 

Pembangunan yang dimaksud yaitu sumur resapan, kolam retensi dan rangkaian modular drainase yang berbentuk memanjang ke bawah.

"Tahun 2021, target pembangunan 25.647 titik drainase vertikal untuk menyerap 68.038 m3 air, telah dibangun 12.482 titik. (per 27 Oktober 2021)," kata Dudi dalam YouTube Pemprov DKI Jakarta, Senin (15/11/2021). 

Kemudian kata dia, pihaknya juga melakukan pengerukan lumpur di saluran air atau biasa disebut gerebek lumpur. Pengerukan itu dilakukan untuk menambah kapasitas daya tampung aliran air.

"Kami menyiapkan infrastruktur, kesiapan untuk pengendalian banjir, seperti saluran kami lakukan pengerukan untuk menambah kapasitas daya tampungnya," ucapnya.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya