Liputan6.com, Medan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengatakan, setiap daerah di Indonesia memiliki potensinya masing-masing. Namun potensi tersebut harus dioptimalkan dengan pemberdayaan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat rapat terbatas (ratas) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jalan Sudirman, Kota Medan, Rabu (17/11/2021).
"Ada lahan cukup, SDM cukup, optimalkan menjadi suatu potensi, menjadi kekuatan, power," katanya.
Baca Juga
Advertisement
Wapres Ma’ruf juga mengatakan, dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, kepala daerah perlu fokus dan upaya yang mendalam. Salah satunya dengan pemberdayaan. Karena itu, tidak cukup hanya dengan bantuan sosial (bansos).
"Tetapi bagaimana pengentasan dilakukan melalui pemberdayaan," ujarnya.
Wapres menyebut, reformasi birokrasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Sebab, hal itu berkaitan dengan pelayanan publik. Kepercayaan investor pun bergantung pada pelayanan publik.
Ma’ruf tak lupa mengapresiasi Pemerintah (Pemprov) Sumut karena telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 kali berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Capian ini harus diriringi dengan tata pemerintahan yang profesional, efisien, bersih, dan juga bebas korupsi," ucapnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Mendagri Beri Apresiasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga mengapresiasi Pemprov Sumut, karena realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut sudah mencapai 79,35 persen.
"Sumut ini termasuk yang realisasinya mencapai target yang baik," ungkapnya.
Sementara realisasi belanja Sumut mencapai 63,28 persen. Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh belanja pemerintah daerah.
"APBD agar jadi perhatian karena realisasi belanja pemerintah adalah tulan punggung utama," sebutnya.
Advertisement
Dana Bagi Hasil
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dalam rapat terbatas menyampaikan, Pemprov Sumut meminta agar Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan dapat diberikan 30 hingga 40 persen dari PPN yang dikenakan atas produk tersebut.
Dengan begitu, nantinya DBH perkebunan akan bisa lebih banyak berkontribusi bagi pembangunan di Sumut. Mengingat Sumut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar.
"Kalau 30 persen saja, kami akan segera memajukan Sumut," ujarnya.
Disampaikan Edy juga, selain perkebunan, potensi UMKM di Sumut juga sangat besar. Edy Rahmayadi memaparkan jumlah UMKM di Sumut mencapai 1,1 juta unit. Terdiri dari usaha mikro sebanyak 1 juta unit, usaha kecil 99.753 unit, usaha menengah 15.960 unit. Bahkan bisa menyerap pekerja sebanyak 2,6 juta orang.
Penguatan UMKM, menurut Edy, menjadi salah satu fokus Pemprov Sumut dalam upaya percepatan pemulihn ekonomi di masa pandemi Covid-19.
"Langkah antisipasi Sumut di masa pandemi fokus mengembangkan pasar di dalam negeri, dan memperkuat UMKM sebagai harapan bagi penyelamatan perekonomian Sumut," terangnya.
Kredit Usaha Rakyat
Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga telah menjadi cara memperkuat UMKM. Realisasi KUR di Sumut hingga 31 Oktober 2021 mencapai Rp 9,6 triliun. Pemprov Sumut sendiri memiliki program khusus yakni KUR Sumut Bermatabat melalui Bank Sumut.
"Pemprov Sumut juga memberikan bantuan kepada UMKM. Mulai dari bantuan peralatan, fasilitasi pemasaran digital, promosi hingga pameran produk UMKM di galeri milik Pemprov Sumut," tandasnya.
Advertisement
