Kebijakan Setop Ekspor Nikel Digugat Uni Eropa, Jokowi: Kita Lawan

Jokowi bercerita, saat pertemuan G20 beberapa waktu lalu banyak negara-negara yang mengeluh soal kebijakan larangan ekspor nikel.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 18 Nov 2021, 14:50 WIB
Nikel lagi-lagi mencatatkan trend kenaikan harga yang positif selama tahun 2017.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikukuh melanjutkan proses hilirisasi industri bahan mentah (raw material) tambang. Jokowi tak gentar meskipun kebijakan larangan ekspor bijih nikel digugat Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO).

"Jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita setop kirim raw material. Ndak, ndak, ndak. Dengan cara apapun akan kita lawan," seru Jokowi dalam acara Kompas CEO Forum, Kamis (18/11/2021).

"Kebijakan kita mengenai hilirasi, ini akan kita teruskan. Meskipun kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa, silakan, enggak apa-apa. Ini nikel kita kok. Dari bumi negara kita kok. Silakan," tegasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bercerita, saat pertemuan G20 beberapa waktu lalu banyak negara-negara yang mengeluh soal kebijakan larangan ekspor nikel. Namun, Jokowi menegaskan sikap itu diambilnya agar rakyat Indonesia bisa merasakan nilai tambah (added value), hingga tercipta lapangan kerja yang seluas-luasnya.

"Kalau saya buka (ekspor) nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita enggak dapat apa-apa," keluhnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Nilai Tambah

Ilustrasi Nikel

Padahal, ia menambahkan, bijih nikel jika diolah menjadi produk jadi seperti besi dan baja nilai tambahnya bisa mencapai 10 kali lipat.

"Sampai akhir tahu perkiraan saya bisa USD 20 miliar. Karena di bulan Oktober ini USD 16,5 miliar. Akhir tahun perkiraan saya, estimasi saya bisa USD 20 miliar," terang Jokowi.

"Itu hanya dari kita stop nikel. Dan perkiraan nanti kalau jadi barang-barang yang lain, perkiraan saya bisa USD 35 miliar. Hanya dari satu barang," ungkap dia.

Oleh karenanya, Jokowi berkomitmen untuk meneruskan proses hilirisasi industri untuk bahan-bahan mentah hasil pertambangan lain. Semisal bauksit mentah, yang program kebijakan larangan ekspornya direncanakan bakal dimulai tahun depan.

"Begitu bauksit nanti juga sama. Begitu tembaga juga sama. Kenapa berpuluh-puluh tahun tidak kita lakukan ini. Sehingga nanti neraca perdagangan kita baik, neraca transaksi berjalan kita menjadi semakin baik," pungkas Jokowi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya