Liputan6.com, Tokyo - Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, menyorot pentingnya hubungan yang stabil antara negaranya dan Korea Selatan. Hubungan bilateral kedua negara itu terganjal masalah kompensasi masa perang dan perbatasan.
"Perjanjian dan janji internasional harus dipenuhi. Saya harap Korea Selatan akan mengambil sebuah langkah positif," ujar PM Fumio Kishida seperti dikutip Kyodo, Sabtu (20/11/2021).
Baca Juga
Advertisement
Masalah perbatasan yang dimaksud adalah kedaulatan pulau Takeshima/Dokdo. PM Kishida berharap Korsel bisa mengambil langkah yang positif.
Hubungan kedua negara pun renggang lagi setelah baru-baru ini Komisioner Badan Kepolisian Nasional Korsel, Jenderal Kim Chang-yong, ketahuan mengunjungi Dokdo.
Menurut laporan Yonhap, kunjungin itu harusnya dirahasiakan, tapi bocor ke media.
Akibat kunjungan tersebut Wakil Menlu Jepang, Takeo Mori, batal melakukan konferensi pers gabungan dengan pejabat diplomatik Korsel dan AS.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Masalah Wanita Penghibur
Hubungan Korsel-Jepang menurun pada 2018, ketika pengadilan Korsel memutuskan bahwa perusahaan Jepang harus membayar ganti rugi atas kerja paksa di era kolonial Jepang.
Sementara, Jepang menyebut kompensasi perang telah diselesaikan pada perjanjian bilateral 1965 ketika Jepang memberikan Korsel bantuan finansial.
Masalah budak seks (jugun ianfu) juga menjadi topik sensitif antara kedua negara. Banyak wanita Korsel dijadikan "wanita penghibur" di masa kolonial Jepang.
Hingga kini, para survivor masih menuntut keadilan dari Jepang.
Advertisement
