Tekan Impor LPG Lewat Kompor Induksi Perlu Ada Aturan Dibuat

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo  (Jokowi) mengatakan ingin menekan impor LPG demi memangkas neraca perdagangan. Salah satunya dengan lebih masif menggalakkan konversi LPG ke kompor listrik atau kompor induksi.

Bila konversi terjadi, kenaikan konsumsi listrik dikatakan bisa menguntungkan negara dari sisi neraca perdagangan. Maklum, selama ini Indonesia masih harus mengimpor gas LPG, yang berdampak ke devisa.

Tengok saja, konsumsi LPG pada 2020 mencapai 8 juta ton. Adapun sebesar 6,1 juta ton atau 76 persen LPG berasal dari impor.

Terkait ini, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai keinginan Presiden Joko Widodo agar penggunaan kompor induksi dimasifkan harus segera direspons bawahannya.

"Kompor induksi itu bisa jadi gaya hidup atau green community. Nah sekarang, perintahnya (Presiden) sudah betul, tapi yang di bawahnya sudah melaksanakan belum?," katanya.

Menurutnya, setelah gerakan mendorong penggunaan kompor listrik terjadi, pemerintah juga perlu memastikan penyediaan barang tersebut.

Di sini, kesiapan pemerintah dalam menghadirkan industri kompor listrik di Indonesia jadi pekerjaan tersendiri.

"Kalau sudah didorong, nanti kompornya dari mana? Apakah impor, atau sudah ada kapasitas produksi yang memadai di dalam negeri?" ujarnya.

Sebenarnya, upaya mendorong penggunaan kompor induksi telah dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2020 - 2024.

Salah satu fungsi beleid ini ialah menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.