Liputan6.com, Mamuju Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyimak curahan hati (curhat) perihal angka stunting di Sulawesi Barat (Sulbar) masih tinggi. Padahal ikan di sana berlimpah. Curhat itu datang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2019, prevalensi stunting di Sulbar menduduki posisi kedua setelah Nusa Tenggara Timur (NTT) 40,38 persen. Namun, perkembangan laporan per kabupaten di Sulbar, sudah tidak ada lagi prevalensi stunting di atas 30 persen.
Baca Juga
Advertisement
"Kata Bu Wagub (Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar), 'Kok stunting di sini tinggi. Kami termasuk cukup makan di sini.' Kalau nomor 2 setelah NTT kan rasanya kurang pas gitu ya, karena ikannya juga banyak," terang Hasto saat diwawancarai Health Liputan6.com di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, ditulis Senin (22/11/2021).
"Beda dengan NTT yang jauh dari laut dan air bersih kurang. Kalau di sini, air bersih tidak menjadi kendala. Itu yang menjadi curhatan."
Curhat tersebut didengar Hasto dalam sesi perbincangan kunjungan kerja ke Sulawesi Barat. Selanjutnya, pertanyaan yang diajukan terkait apakah gen di Sulbar memang pendek.
"Ditanya juga, apakah di sini karena memang gennya itu pendek. Orang pendek memang belum tentu stunting, sementara stunting pasti pendek. Tapi untuk menjawab itu (gen) kan butuh penelitian yang panjang," imbuh Hasto.
Penanganan Stunting sampai Tingkat Desa
Terkait tubuh pendek atau tinggi, Hasto Wardoyo melanjutkan, pengukuran tinggi badan di Indonesia sesuai standar. Artinya, tidak hanya ditujukan khusus kepada satu provinsi atau kabupaten/kota saja.
"Anak indonesia kan satu ukuran, satu Kartu Menuju Sehat (KMS)--catatan grafik perkembangan anak yang diukur berdasarkan umur, berat badan, dan jenis kelamin. Standarnya satu, kita enggak bisa membuat ukuran khusus untuk Sulawesi Barat pakai rata-rata," jelas mantan Bupati Kulon Progo ini.
"Pengukuran tinggi badan tetap harus mengikuti standar. Bahkan Indonesia hanya mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Sebetulnya kalau Indonesia mau protes ya, 'Kami ini orang pendek, lalu disamakan dengan Eropa.' Ya, enggak bisa gitu dong."
Percepatan penurunan stunting dengan kondisi gizi kronis dan tinggi badan di bawah rata-rata terus diupayakan Sulbar, salah satunya dengan bantuan tim pendamping keluarga.
Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Nuryamin, total di Sulbar akan dibentuk 953 tim pendamping keluarga. Di Kabupaten Mamuju, sekitar 180 tim dan Kabupaten Mamasa sekitar 130 tim. Diharapkan penanganan stunting bisa dilakukan sampai tingkat desa.
Advertisement
Prevalensi Stunting per Kabupaten di Sulawesi Barat
Sebagaimana data Dashboard Pemantauan Terpadu Percepatan Pencegahan Stunting, berikut ini prevalensi stunting per kabupaten di Sulawesi Barat (data tercatat dari Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018):
- Kabupaten Mamuju Utara 45,9 persen
- Kabupaten Mamuju Tengah 41,6 persen
- Kabupaten Mamuju 38,2 persen
- Kabupaten Mamasa 43,2 persen
- Kabupaten Majene 34,8 persen
- Kabupaten Polewali Mandar 46,5 persen
Infografis 7 Penyebab Sampah Makanan
Advertisement
