Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Seluruh Indonesia saat Libur Nataru, Prokes Ketat

Kebijakan PPKM Level 3 tersebut masih akan ditambah dengan beberapa pengetatan lain, terutama untuk menghindari timbulnya kerumunan.

Beberapa tambahan pengetatan utamanya berkaitan dengan potensi kerumunan besar-besaran. Mulai pesta tahun baru, pelaksanaan peribadatan hingga kemungkinan menutup tempat wisata yang sulit dikendalikan oleh pemerintah daerah setempat.

“Semuanya nanti akan kita tertibkan. Kemudian kalau perlu nanti aturannya, bila ada tempat wisata yang pemerintah daerahnya tidak bisa mengendalikan ya ditutup,” jelas Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis pada Minggu, 21 November 2021.

Berikut ini aturan lengkap PPKM level 3 yng berlaku di seluruh wilayah mulai 24 Desember 2021.

1. Dilarang melakukan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang menimbulkan kerumunan besar.

2. Dilarang pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer.

3. Dilarang bepergian selama Natal dan Tahun Baru

4. Menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbukan

5. Pemerintah memperketat aturan perjalanan naik transportasi umum, minimal sudah menerima vaksin covid-19 dosis pertama

6. Dilarang mengambil cuti dan memanfaatkan libur nasional saat Natal dan Tahun Baru selama PPKM level 3, bagi ASN, TNI, POLRI dan karyawan swasta

7. Selama PPKM level 3, kegiatan di tempat ibadah maksimal kapasitas 50 persen

8. Pembatasan jumlah pengunjung di bioskop hingga 50 persen

9. Pembatasan jumlah pengunjung di tempat makan minum, cafe dan restoran dengan kapasitas maksimal 50 persen

10. Jumlag pengunjung di pusat perbelanjaan maksimal kapasitas 50 persen sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Terkait penerapan PPKM level 3 selama Nataru, epidemiolog Dicky Budiman mengatakan hal itu memang bakal berdampak. Namun, soal signifikansi dampak, hal itu tergantung dari konsistensi dari tiga hal mendasar yakni 3T, protokol kesehatan 5M, dan vaksinasi.

"Tiga hal itu yang utama, yang dari sekarang hingga ke depan, termasuk setelah Nataru, harus dijaga konsistensinya," kata Dicky.

Tiga hal tersebut harus berjalan beriringan. Pada PPKM level 3 dan 4 artinya ada pembatasan yang lebih ketat pada kegiatan di tempat umum. Maka perlu dibarengi dengan upaya menemukan virus SARS-CoV-2 serta kemana penularan tersebut terjadi. Hal itu baru berdampak signifikan.

"Artinya, mau level 3 atau 4, enggak masalah. Esensinya ada 3T, 5M dan vaksinasi," kata peneliti dari Griffith University Australia pada Jumat (19/11/2021).

Dari aspek 3T, tracing jadi sorotan Dicky. Hal ini menurutnya masih lemah dilakukan Indonesia. Tracing yang lemah membuat sumber penularan tidak segera ditemukan alhasil hal itulah yang membuat Indonesia masih dalam level penularan komunitas.

"Adanya keterisian pasien di fasilitas kesehatan itu adalah puncak gunung es. Masyarakat kita bukanlah yang sedikit-sedikit ke faslitas kesehatan. Artinya, kasus yang ada di rumah-rumah lebih banyak," kata Dicky.

Soal pemberlakuan PPKM level 3 jelang Nataru, Dicky lebih menyarankan pemerintah mengambil kebijakan tingkat level berdasarkan data yang sudah ada.

"Di review saja data-data daerah. Kalau dianggap memang harus level 3 ya level 3. Harus lihat data. Kan begitu," kata Dicky.

Dia berpendapat, jika ditetapkan Level 3 tapi data menunjukkan Level 1 maka harus ada justifikasi, kenapa?

"Enggak bisa hanya karena kemauan pemerintah saja," tegas Dicky.

Jelang momen libur panjang Nataru, Dicky memprediksi bakal terjadi kenaikan kasus di triwulan pertama 2022. Kasus bakal naik bila mitigasi pandemi yang mendasar tidak dijalankan dengan optimal.

"Memang bukan di Januari potensi peningkatannya," kata Dicky,

Lebih lanjut, ia menerangkan jika ancaman peningkatan kasus bisa dicegah dengan penerapan 3T, prokes 5M, dan vaksinasi. Bila mitigasi dilakukan tepat, potensi gelombang COVID-19 berikutnya bisa dicegah.

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Level 3 itu pun mendapatkan dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Kenapa IDI mendukung? Karena sudah berkali-kali setiap ada pergerakan ada mobilitas yang tinggi. Libur ini itu selalu memicu penularan dan lonjakan kasus, ini yang harus dijaga," kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M. Faqih.

Untuk itu dia meminta masyarakat menyadari pentingnya kebijakan pemerintah itu. "Daripada terjadi ledakan kasus seperti kemarin, maka memang bijak pada saat mobilitasnya tinggi itu remnya dipasang lagi, kalau endak kita khawatir ledakannya nanti muncul seperti di bulan Mei, Juni, Juli kemarin sampai Agustus. Itu kan luar biasa itu yang meninggal banyak," ungkapnya.

Dia menilai rencana kebijakan tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar bisa dipahami dengan baik.

"Supaya masyarakat memahami lah kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah tujuannya untuk apa, dan itu sebenarnya untuk masyarakat sendiri juga, bukan semata-mata untuk pemerintah atau tenaga kesehatan, bukan, tapi untuk masyarakat," katanya.

Pintu masuk ke Indonesia perlu, menurutnya perlu dijaga ketat. Pengetatan itu, lanjut Faqih, bukan hanya saat liburan Nataru namun selama statusnya masih pandemi.

Dia menambahkan, sejak awal IDI sudah memberikan masukan mengenai hal itu. "Karena di luar negara kita itu, termasuk negara tetangga ya Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura itu kan lagi meningkat nih, lagi tinggi, itu jangan sampai masuk menular ke Indonesia," imbuhnya.

Epidemiolog Masdalina Pane juga mengingatkan pentingnya mengurangi kerumunan saat libur akhir tahun.

"Kita sementara waktu ini harus berhati-hati. Jangan dulu berlibur dalam satu waktu, jangan menumpuk di Nataru. Bagi institusi untuk sementara sebaiknya tidak memberikan libur atau cuti bagi karyawannya. Insya Allah, hal ini akan membantu mengurangi kerumunan warga saat liburan." Tutur Masdalina dalam dialog Tahan Diri Libur Akhir Tahun pada Jumat, 12 November 2021.

Setali tiga uang dengan Masdalina, Tirta Mandira Hudhi dokter umum sekaligus influencer kesehatan itu juga mengingatkan bahwa kasus COVID-19 sering meningkat dengan bertambahnya mobilisasi.

Sebagai antisipasi naiknya kasus COVID-19 di akhir tahun, Tirta mendorong pengelola di area publik harus bertanggung jawab, bahkan berani menegur pengunjung yang abai terhadap prokes. Misalnya, tidak memakai masker.

“Jika ada pengunjung yang tidak pakai masker, harus berani menegur. Akan sulit kalau hanya menyalahkan pengunjung, namun pengusaha tidak mau kerja sama,” ujarnya.