Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima memastikan stok beras nasional jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) dalam jumlah yang aman.
Kepastian itu didapatkannya setelah melakukan kunjungan kerja spesifik masa persidangan II ke Gudang Bulog di Cirebon, Jawa Barat pada 19-21 November 2021.
"Kita sudah liat langsung bersama di Gudang Bulog Cirebon, stok beras yang tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, dan kurang lebih di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia juga dengan kondisi yang sama. Jadi masyarakat tidak perlu panik terkait kebutuhan akan beras ini saat Nataru," kata Aria Bima dalam keterangan tertulis, Senin (22/11/2021).
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, stok beras yang dikuasai saat ini mencapai 1,3 juta ton.
Perum Bulog pun sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajarannya untuk menyiapkan stok beras dan kebutuhan pangan lainnya agar selalu tersedia bagi masyarakat.
"Masyarakat tidak perlu khawatir, Bulog menjamin kebutuhan beras dan pangan lainnya tersedia di masyarakat walau ada lonjakan permintaan yang tiba-tiba. Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersedian pangan tersebut," ujar Suyamto.
Suyamto pun memastikan seluruh jaringan yang bekerjasama dengan Perum Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal, baik secara online maupun offline.
"Juga outlet-outlet milik Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada," ungkapnya.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Anggaran Bulog
Sementara anggota Komisi VI Herman Khaeron menegaskan keberadaan Bulog harus lebih diperkuat. Salah satunya melalui keberadaan anggaran belanja negara karena statusnya sebagai Perum dan tidak bisa dikomersialisasi.
Kemudian, harus ditopang oleh APBN untuk operasionalnya. Lalu harus ada outletnya sebagai buffer stock nasional dan perlu ada pengeluaran.
"Nah ini yang harus dicermati dan harus menjadi dukungan di DPR Komisi VI dan di Komisi lainnya. DPR secara umum harus memberikan dukungan kepada Bulog agar statusnya kembali kepada status semula sebagai buffer stock nasional yang outletnya jelas," tutur Herman.
Advertisement
