Liputan6.com, Serang - Pegiat wisata Pantai Anyer-Carita menolak rencana pemerintah pusat yang akan menutup objek wisata, saat libur Natal dan Tahun Baru. Lantaran, pelaku wisata butuh makan usai sulit menghidupi dapurnya sejak di hantam tsunami Selat Sunda tahun 2018 silam.
Rencana penutupan lokasi wisata itu dikatakan Menko PMK, Muhadjir Effendy, pada Senin, 22 November 2021 kemarin. Kebijakan itu di ambil pemerintah pusat dengan alasan mencegah kerumunan yang menjadi sarana penularan covid-19.
Baca Juga
Advertisement
"Kami sebagai penggiat wisata merasa keberatan pasti nya kalau tempat wisata di tutup dengan wacana (PPKM) level 3, barusan mulai napas udah di gencet lagi," kata Ketua Paguyuban Wisata Pantai Anyer-Carita, Muhammad Fadil, saat dikonfirmasi melalui pesan elektroniknya, Selasa (23/11/2021).
Pihaknya berharap tidak ada penutupan objek wisata Anyer-Cinangka saat malam Tahun Baru, melainkan penerapan prokes ketat yang dilakukan bersama pengelola wisata dan Satgas Covid-19. Sehingga perekonomian masyarakat bisa terus bergerak dan penularan corona mampu ditekan.
"Kami akan memohon kepada pihak pemeritah terkait agar tida di tutup intinya, kalau hanya di batasi mungkin hal yang wajar. Berharap di buka dengan prokes yang ketat," terangnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pekerja Wisata Gigit Jari Lagi
Begitu pun yang dikatakan Hudan Zul, Ketua Pokdarwis Ujung Kulon. Dia menolak jika objek wisata ditutup oleh pemerintah pusat maupun daerah saat momen libur Natal dan Tahun Baru.
Pria yang kerap membawa wisatawan ke Pulau Peucang dan sekitar Ujung Kulon ini memberikan solusi agar satgas Covid-19 bersama penggiat wisata bersama-sama menerapkan prokes ketat, bagi wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Menurut Hudan, banyak masyarakat Sumur yang mencari nafkah di bidang pariwisata, baik gaet lokal, perahu yang disewakan untuk membawa wisatawan, penginapan hingga menyediakan makanan bagi wisatawan.
"Masyarakat pelaku pariwisata akan sangat mengharap kunjungan wisatawan pada saat itu. Jika ditutup, pelaku pariwisata pasti bakal gigit jari, tidak ada pemasukan dan pemerintah harus mencari solusinya," kata Ketua Pokdarwis Ujung Kulon, Hudan Zul, melalui pesan elektroniknya, Selasa (23/11/2021).
Advertisement
PHRI Dukung Kebijakan Pemerintah
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesian (PHRI) mendukung kebijakan pemerintah yang melarang adanya pesta besar-besaran hingga menyalakan kembang api di areal hotel, guna menghindari kerumunan. Hotel dibawah naungan PHRI hanya akan mengisi kamar huniannya, maksimal 50 persen.
"Untuk jangka panjang, guna kebaikan bangsa dan negara, putusan ini sangat arif. Kita level 3, hotel dan resto buka denga terisi 50 persen dari tanggal 24 Desember 2021 sampai tanggal 2 Januari 2022," kata Ketua PHRI Banten, Ahmad Sari Alam, melalui pesan elektroniknya, Rabu (23/11/2011).
