Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor komoditas mentah salah satunya nikel. Hal ini pun mendapat tanggapan dari beberapa negara lain. Salah satunya Eropa yang mengancam akan membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun tak takut. Ia akan tetap menjalankan kebijakan tersebut. "Meski kita (Indonesia) memang digugat di WTO tidak masalah," tegasnya dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 di Jakarta, Rabu (24/11/2021).
Langkah pemerintah menghentikan ekspor komoditas tambang mentah memberikan dampak besar ke negara. Langkah ini mendorong hilirisasi industri tambang di dalam negeri. "Semuanya (industri tambang) diindustrialisasikan, dihilirisasikan, di negara kita," tekannya.
Lagi pula, tujuan Pemerintah Indonesia untuk menghentikan ekspor tambang bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menutup diri maupun menghambat aktivitas ekonomi internasional. Jokowi memastikan, Indonesia tetap terbuka untuk menerima investasi asing.
"Saya sampaikan kemarin waktu di G20 dengan EU (Uni Eropa). Kita ini tidak ingin mengganggu kegiatan produksi mereka. Kita tidak tertutup, kalau ingin nikel silakan. Tapi datang bawa pabriknya ke Indonesia bawa industrinya, bawa teknologinya ke Indonesia," tekannya.
Melalui cara tersebut, Jokowi ingin Indonesia kecipratan nilai tambah dari geliat ekspor komoditas tambang. Mengingat, selama ini mayoritas ekspor komoditas tambang berupa bahan mentah yang memiliki harga rendah.
"Jadi, kita ingin agar bahan-bahan mentah dieskpor dalam barang setengah jadi atau barang jadi. Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, added value," tandasnya.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Setop Ekspor Bauksit dan Tembaga Mulai 2022, Ternyata Ini Strategi Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyetop seluruh ekspor raw material (bahan mentah) untuk bauksit dan tembaga di tahun depan. Kebijakan itu diterapkan agar Indonesia dapat merasakan nilai tambah.
Selain bahan mentah bauksit dan tembaga, Kepala Negara itu juga akan menyetop bahan mentah timah ke depannya. Penyetopan tersebut dilakukan, karena ada nilai tambah dan lompatan besar akan dirasakan Indonesia.
Jokowi mencontohkan, saat ekspor bahan mentah contohnya nikel dihentikan, nilai barang bisa meningkat hingga 10 kali lipat dan diprediksi pada akhir tahun menyentuh USD20 miliar. Padahal, empat tahun ke belakang nilainya hanya USD1,14 miliar.
"Dari kira-kira Rp 15 triliun menjadi Rp 280 triliun. Itu yang namanya nilai tambah," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11).
Dengan adanya nilai tambah, tentu negara akan mendapatkan keuntungan. Mulai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bea keluar, pajak, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Itu yang didapatkan," imbuhnya.
Advertisement
