Liputan6.com, Riyadh - Kerajaan Arab Saudi menegaskan kembali komitmen mereka untuk memberantas pendanaan terorisme. Arab Saudi juga mendorong kerja sama interasional untuk melawan kejahatan tersebut.
Komitmen itu dipertegas dalam sesi kabinet yang dipimpin oleh Raja Salman.
Baca Juga
Advertisement
Dilansir Saudi Gazette, Rabu (24/11/2021), pihak pemerintah menyorot pentingnya pencegahan dukungan dalam bentuk apapun ke badan atau orang yang terlibat cuci uang, pendanaan terorisme, dan hal-hal serupa.
Selain itu, kabinet juga meninjau hasil dari pertemuan United States-Gulf Cooperation Council (US-GCC) terkait Iran. Pertemuan dipimpin oleh Kerajaan Saudi dan menekankan tekat untuk keamanan dan stabilitas regional.
Pada kesempatan tersebut, Arab Saudi mengecam kebijakan Iran yang dianggap agresif dan mendukung dunia internasional untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Program Nuklir Iran Disorot Badan PBB
Sebelumnya dilaporkan, Badan Atom International (IAEA) melaporkan bahwa Iran menambah stok highly enriched uranium (HEU) sehingga melanggarkan perjanjian nuklir 2015. HEU dapat digunakan menjadi senjata nuklir.
Berdasarkan estimasi IAEA, Iran memiliki stok 17,7 kilogram uranium yang diperkaya dengan fissile purity hingga 60 persen.
Sejak Agustus lalu, Iran tela menambah hampir 8 kilogram uranium, demikian laporan Arab News, Kamis (18/11).
IAEA kesulitan mengakses lokasi-lokasi nuklir Iran. Kepala IAEA, Rafael Mariano Grossi, berkata situasinya seperti "terbang di langit yang dipenuhi awan."
Selain itu, Grossi mengaku khawatir pada kondisi inspektur-inspekturnya ketika dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat keamanan di fasilitas nuklir Iran. Gross berkata pemeriksaannya sudah bersifat berlebihan.
Grossi lantas meminta Iran memperbaiki situasi ini dan menerapkan prosedur keamanan di fasilitas nuklir mereka sesuai standar internasional.
Advertisement
