Liputan6.com, Washington D.C - Departemen Pertahanan mengumumkan rencananya untuk merampingkan pengumpulan dan analisis laporan UFO di seluruh pemerintah, menyusul pengakuan pemerintah awal tahun ini bahwa laporan ini layak dipelajari dan dapat menimbulkan ancaman keamanan nasional.
Dikutip dari laman CNN, Kamis (25/11/2021), Departemen akan membuat kelompok terpadu untuk menangani laporan UFO, yang secara resmi dikenal sebagai Unidentified Aerial Phenomena (UAP), di seluruh cabang militer dan lembaga pemerintah lainnya.
Advertisement
Pada bulan Juni, Kantor Direktur Intelijen Nasional merilis laporan yang telah lama ditunggu-tunggu, yang memeriksa 144 kasus penampakan UAP.
Dari total laporan tersebut hanya satu yang dapat dijelaskan oleh penyelidik, meskipun mereka mengatakan mereka tidak menemukan bukti bahwa penampakan itu adalah makhluk luar angkasa atau kemajuan teknologi utama dari Rusia atau China.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Polemik Laporan UFO
Masalah UAP telah memicu pertikaian selama bertahun-tahun di Washington, termasuk pertempuran birokrasi di dalam Pentagon dan tekanan dari Kongres, tentang seberapa serius menangani laporan tersebut.
Namun rilis laporan tersebut merupakan indikasi bahwa pemerintah AS akhirnya menganggap serius apa yang selama ini dianggap sebagai isu pinggiran.
Angkatan Laut memimpin Gugus Tugas UAP, tetapi tidak ada layanan lain yang memiliki upaya serupa untuk membuat katalog dan menganalisis penampakan UFO.
Sebagian besar dari 144 penampakan yang tercakup dalam laporan ODNI dicatat oleh pilot Angkatan Laut.
Menyusul rilis laporan tersebut, Hicks menginstruksikan wakil menteri pertahanan untuk intelijen dan keamanan untuk mengembangkan rencana untuk menangani penampakan UAP secara lebih serius dan menyeluruh.
Advertisement
