Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mempercepat penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) Kepada Pekerja/Buruh tahun 2021. Hingga saat ini, BSU telah tersalurkan kepada 7.163.043 penerima.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Advertisement
Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tersebut merupakan aturan perluasan penerima BLT Subsidi Gaji tahun 2021 ini, mengingat masih ada sisa anggaran BSU tahun 2021.
"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mensorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker, Kamis (25/11/2021).
Menaker Ida mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data calon penerima BSU tahun 2021.
"Data tersebut sudah mencakup penerima BSU melalui skema perluasan sebanyak 517.120 calon penerima," katanya.
Untuk mengetahui status penyaluran BSU, masyarakat dapat mengunjungi bsu.kemnaker.go.id. Kemudian, buat akun pada situs. Selanjutnya, kunjungi menu profile atau melalui profile.kemnaker.go.id untuk melihat notifikasi penyaluran BSU.
"Kami berharap penyaluran BSU tahun 2021 dapat berjalan lancar dan benar-benar membantu pekerja/buruh yang terdampak COVID-19," ujarnya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Penerima BSU Ditambah 1,6 Juta Pekerja di 2021, Ini Kriterianya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat sisa anggaran dari Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 sebanyak Rp 1,7 triliun. Rencananya Pemerintah akan memperluas bantuan tersebut kepada 1,6 juta penerima.
Airlangga menjelaskan, sebelumnya anggaran Bantuan Subsidi Upah 2021 tercatat Rp 8,7 triliun untuk 8,7 juta penerima yang terdampak PPKM level 4 dan 3. Namun dari anggaran tersebut, terdapat sisa sebanyak Rp 1,7 triliun.
“Terdapat dana sisa BSU sebesar Rp 1,7 triliun, sehingga penerima BSU diperluas dan ini sesuai dengan usulan Kemnaker. Dengan sisa anggaran ini aka nada perluasan 1,6 juta sasaran pekerja dan jumlah anggarannya Rp 1,6 triliun,” kata Menko Airlangga, dalam Konferensi Pers Evaluasi Program PC-PEN dan Optimalisasi Anggaran Program PEN 2021, Selasa (26/10/2021).
Airlangga Hartarto berharap tidak ada perubahan dari kriteria penerima BSU, “Tentu ini diharapkan dapat dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria penerima,” imbuhnya.
Advertisement
Kriteria Penerima BSU
Berikut kriteria penerima BSU, diantaranya:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.
2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021.
3. Memiliki gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Apabila pekerja atau buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
4. Diutamakan yang bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, serta perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral BPJS Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, Menko menyampaikan realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 25 Oktober 2021 sudah mencapai 58,3 persen dari pagu anggaran Rp 744,77 triliun.
Rinciannya, untuk kluster kesehatan sudah terealisasi 54,3 persen atau Rp 116,8 triliun dari pagu anggaran Rp 214,96 triliun, perlindungan sosial baru 67 persen atau Rp 125 triliun dari pagu Rp 186,64 triliun.
Kemudian, program prioritas 57,7 persen atau Rp 68 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun, sedangkan kluster insentif usaha sudah 96,7 atau Rp 60,73 triliun dari pagu Rp 62,83 triliun.
