Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia terus berupaya agar jemaah Indonesia dapat berangkat haji atau pun umrah. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Menanti Kepastian Pemberangkatan Jemaah Haji dan Umrah Indonesia’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11) lalu.
Menurutnya, Maman pandemi tidak bisa diprediksi kapan berakhir, sehingga ia berharap Indonesia memiliki pengalaman memberangkatkan jemaah ke tanah suci.
Advertisement
“Siapapun kita dorong untuk berangkat. Kenapa? Karena kita ingin punya pengalaman umrah di masa pandemi. Kita tidak tahu pandemi ini berakhir kapan. Hari ini meskipun di kita (Indonesia) landai, namun di Eropa naik lagi,” ujar Maman.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB) tersebut menjelaskan Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar dapat memberangkatkan jemaah haji maupun umrah, yakni dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi melalui Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan.
Maman menilai, sinkronisasi menjadi hal yang penting, sebab, Arab Saudi mengubah strategi mereka dua poin haji dan untuk umrah.
Sinkronisasi Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi
Poin tersebut yakni soal kesehatan dan soal devisa. Sehingga terkait kesehatan, Arab Saudi fokus berkoordinasi dengan menteri kesehatan guna memastikan kesehatan calon jamaah.
“Sinkronisasi antara Pemerintah Indonesia, Kementerian Agama Dengan Kementerian Kesehatan dulu, berapa orang yang sudah divaksin? Setelah itu kita tanya, Arab Saudi terima tidak vaksinnya. Dia terima vaksin Sinovac, tapi mereka vaksin ketiga, booster dengan vaksin yang dimiliki mereka, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Astrazeneca,” urainya.
Advertisement
Standar Arab Saudi
Selain itu, persiapan yang diperlukan untuk memberangkatkan jamaah haji Indonesia paling tidak membutuhkan 40 hari. Menurutnya perlu ada persiapan seperti soal pesawat sebagai komponen termahal, katering, persiapan di daerah dan lain sebagainya.
Maman menuturkan, pelaksanaan umrah harus mengikuti standar Arab Saudi agar 2022 jemaah Indonesia bisa diterima, dan 2023 bisa memberangkatkan umrah dua kali dalam setahun.
“Nah (persiapan) ini penting. Makanya 2022 ini kita harus lebih amanah, profesional dan seluruh komponen bangsa ini, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Karena bagaimanapun haji dan umrah menjadi etalase negeri ini untuk melayani masyarakat. Tidak ada problem lain selain itu,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IX tersebut.
(*)
