Liputan6.com, Jakarta - Semua negara mulai mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 varian Omicron. Indonesia pun tak berbeda. Saat ini pemerintah memutuskan untuk menutup pintu masuk untuk warga negara beberapa negara Afrika dan Hong Hong.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak hanya menjaga perbatasan saja tetapi juga menyiapkan dana cadangan untuk sektor kesehatan.
Seperti diketahui, ketika varian Delta kemarin menyebar di Indonesia, pemerintah membutuhkan banyak pendanaan di sektor kesehatan seperti untuk pengadaan vitamin, obat-obatan dan juga bagi tenaga kesehatan.
Bhima melihat pemerintah bisa menyiapkan dana cadangan dengan menggunakan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). "Dana APBN masih punya banyak SiLPA yang tidak terserap," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (29/11/2021).
"Anggaran untuk sektor kesehatan perlu dicadangkan jika sewaktu waktu terjadi lonjakan kasus Covid-19," tambah dia.
Menurut Bhima, setiap muncul varian baru Covid-19 akan meningkatkan risiko naiknya kasus harian di setiap negara, termasuk Indonesia. Di Jerman misalnya yang saat ini sedang menghadapi gelomang penularan virus corona beberapa pekan terakhir.
Untuk itu, sebagai negara dengan penduduk lebih dari 270 jiwa, harus tetap waspada.
"Jadi kita harus waspada," kata dia.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Menko Luhut Minta Masyarakat Tak Panik
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, kebijakan penguncian wilayah atau lockdown bukan solusi terbaik dalam menangkal masuknya varian omicron. Berdasarkan pengalaman, negara yang menerapkan lockdown justru kasusnya lebih tinggi.
"Pengalaman lockdown tidak menyelesaikan masalah, malah serangannya (Covid-19) yang lebih banyak," kata Luhut Binsar Pandjaitan dalam video konferensi, Jakarta, Minggu (28/11/2021).
Pemerintah Indonesia memilih untuk melakukan pendekatan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) penangannanya lebih baik. "Kita dengan PPKM itu ada keseimbangan dan itu jadi lebih baik," sambungnya.
Luhut mengaku pemerintah tidak mau terburu-buru mengeluarkan kebijakan terhadap adanya varian omicron. Dia ingin mengambil kebijakan berdasarkan data.
Sejauh ini pun belum ada laporan ditemukannya pasien Covid-19 varian omicron. Sehingga pemerintah memutuskan hanya memperketat kedatangan warga negara asing atau WNI yang masuk ke Indonesia. Itu pun hanya membatasi beberapa negara Afrika yang menjadi sumber epicentrum penyebaran.
Advertisement
