Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11/2021).
Sedikit berbeda dengan prosesi di tahun-tahun sebelumnya, penyerahan tahun ini dilakukan baik secara simbolis kepada beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L), maupun secara virtual kepada seluruh Pimpinan K/L dan Daerah.
“Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim dengan ini daftar isian pelaksanaan anggaran Dipa dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2022,” kata Jokowi dalam penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD tahun 2022, Senin (29/11/2021).
Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan semua harus tetap waspada karena pandemi belum berakhir, dan di tahun 2022 pandemi ini masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman bagi negara kita Indonesia.
“Selain varian lama di beberapa negara telah muncul varian baru, varian omicron yang harus menambah kewaspadaan kita,” ujarnya.
Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin, agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi yang sedang kita lakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan.
Baca Juga
Advertisement
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Rancangan APBN
Selain itu, untuk menghadapi ketidakpastian tahun 2022, Pemerintah harus merancang APBN Tahun 2022 yang responsif yang antisipatif dan juga fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
“APBN Tahun 2022 memiliki peran sentral sebagai presidensi G20 kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Menurut Jokowi, Pemerintah harus menunjukkan aksi nyata terhadap komitmen pada Green dan sustainable ekonomi. Selain itu, APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural.
“Kita akan fokus pada 6 kebijakan utama yang pertama melanjutkan pengendalian covid 19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan, yang kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan,” paparnya.
Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero base budgeting agar belanja lebih efisien.
“Sekali lagi di Tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi covid yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” pungkas Jokowi.
Advertisement
