BKPM Siap Tampung Izin Investasi Hulu Migas Mulai Tahun Depan

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap menampung melayani izin investasi untuk sektor hulu migas

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 29 Nov 2021, 15:20 WIB
Ilustrasi tambang migas (iStockPhoto)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap menampung melayani izin investasi untuk sektor hulu migas (minyak dan gas) mulai 2022 mendatang.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, hulu migas belum masuk bagian daripada investasi yang pihaknya perhitungkan.

"Insya Allah 2022, hulu migas akan masuk di dalam bagian dari investasi yang akan dilayani Kementerian Investasi/BKPM," kata Bahlil dalam acara The 2nd IOG 2021 yang digelar di Bali, Senin (29/11/2021).

Bahlil mengaku, dirinya sudah berbincang dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto terkait hal itu.

Adapun rumusan formulasinya bakal mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang tetap berlaku meski mendapat revisi dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kenapa? Karena memang UU Cipta Kerja itu mendorong untuk proses perizinan terjadi satu pintu, baik dari hulu maupun hilir," ujar Bahlil.

"Nanti substansi materinya tidak ada perubahan, termasuk PP-nya. Dan itu saya pikir enggak perlu ada keraguan bagi pelaku usaha," dia menambahkan.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Target Investasi

Ilustrasi tambang migas (iStockPhoto)

Menurut catatannya, target realisasi untuk investasi hulu migas pada 2020 ini kurang lebih sebesar USD 12 miliar. Namun target itu tampaknya tidak akan tercapai hingga akhir tahun nanti.

"Dalam catatan kami, target realisasi untuk investasi hulu migas di tahun ini kurang lebih USD 12 billion. Realisasinya sekarang sudah hampir USD 9 billion, dan target di akhir tahun kurang lebih USD 11 billion," tuturnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya