Liputan6.com, Jakarta Masalah kebakaran hutan dan lahan gambut (karhutla) menjadi masalah seluruh kawasan konservasi maupun taman nasional, bukan hanya untuk kawasan tertentu saja. Hal itu diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi.
Ia mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyediakan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan secara adil sekaligus mumpuni di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) yang tersebar di Indonesia.
Advertisement
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I KLHK terkait rencana program/kegiatan tahun anggaran 2022 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021). Selanjutnya, ia menekankan KLHK harus mempertimbangkan penyediaan sarana dan prasarana bukan berdasarkan pemenuhan keinginan Komisi IV DPR, namun berlandaskan pada kebutuhan saat pemetaan masalah yang menjadi lingkup kerja KLHK.
“(Karhutla) ini menjadi problem dari seluruh kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Artinya kebutuhan akan alat pendukung pemadaman itu dibutuhkan di semua tempat, di semua UPT (Unit Pelaksana Teknis). Ini adalah kebutuhan prioritas untuk masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi oleh KLHK, jangan diterjemahkan sebagai keinginan dari Pimpinan (Komisi IV),” lugas Dedi.
Tidak ingin kebakaran hutan terulangi kembali tanpa penanganan berarti, Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) DPR RI itu berharap program-program kerja tahun ini yang memiliki penyerapan anggaran rendah dicatat. Lalu, pada tahun mendatang dimaksimalkan belanja untuk perlindungan hutan dan pencegahan bencana.
“Saya meminta seluruh KSDAE dibelanjakan alat-alat yang memiliki kemampuan untuk mencegah kebakaran. Kan penyerapan anggaran (Direktorat Jenderal KSDAE) termasuk rendah. Ya sudah catat mana saja program kerja dengan serapan anggaran rendah sehingga tahun depan tidak terulangi lagi lalu dibelanjakan untuk perlindungan hutan, pencegahan bencana, dan sejenisnya,” harap Dedi.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia turut menegaskan KLHK tidak boleh timpang dalam menentukan prioritas lokasi UPT yang nantinya menerima sarana dan prasarana untuk penanganan karhutla pada tahun anggaran 2022. Ia berharap KLHK memperbaiki kinerjanya dengan lebih terbuka dan transparan tidak hanya saat menyusun rencana penanganan karhutla, namun juga saat menyusun rencana program/kegiatan tahun anggaran 2022.
Menanggapi hal tersebut, Sekretariat Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyatakan pagu Ditjen KSDAE sebesar Rp20 miliar belum mampu menyediakan sarana dan prasarana penanganan karhutla di seluruh UPT Direktorat KSDAE. Sehingga, penempatan sarana dan prasarana penanganan karhutla berdasarkan pada pemetaan kawasan konservasi yang terbakar di seluruh Indonesia. “Kami usahakan akan menjangkau lokasi UPT yang lebih luas, dengan mengumpulkan Dirjen KSDAE agar semuanya bisa teralokasikan,” tandasnya.
(*)
