Liputan6.com, Bali - Kementerian Keuangan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang berkoordinasi untuk memperbaiki fiscal term hulu minyak dan gas bumi atau hulu migas di Indonesia.
Dengan demikian dapat menghasilkan reformasi peraturan kontrak sektor hulu migas yang dapat mendorong peningkatan produksi.
Advertisement
Hal ini dilakukan agar industri hulu migas sukses memainkan perannya pada saat Indonesia memasuki masa transisi energi, dengan tetap berkomitmen terhadap penurunan emisi karbon.
"Detail kebijakan masih kami diskusikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara pada hari kedua The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021) di Bali, Selasa (30/11/2021).
Sri Mulyani mengatakan, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 3,5-4persen pada 2021 dan 2022.
Proyeksi ini diharapkan dapat tercapai melalui kontribusi dari peningkatan produksi industri hulu migas, mengingat mayoritas industri di Indonesia masih berbasis migas.
Upaya mendorong meningkatkan produksi migas, perlu usaha-usaha bersama dari semua pihak. Boosting investment dalam industri migas membutuhkan support berupa perbaikan fiskal dan insentif.
Perbaikan Lainnya
Selain perbaikan fiscal term, beberapa hal yang harus dilakukan adalah kepastian kontrak, efisiensi dan teknologi, serta good governance dan transparansi.
Desain industri hulu migas ini harus sejalan dengan road map Indonesia menuju net zero emission di 2060.
Sinkronisasi tersebut terutama terkait bagaimana Indonesia akan meningkatkan renewable energy, bagaimana Indonesia akan menggunakan bahan bakar fossil dan bagaimana mengutilisasinya untuk mengurangi emisi karbon.
"Oleh karena itu Kemenekeu, Kementerian ESDM, SKK Migas, serta kalangan industri harus bekerja sama untuk menyusun kebijakan yang sesuai, untuk terus mengembangkan ketahanan energi yang mendukung perbaikan ekonomi," ujar Sri Mulyani.
Advertisement
