Komisi I Minta Pemerintah Tak Tanggapi Nota Diplomatik Tiongkok Terkait Kasus Natuna

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah China dikabarkan meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan aktivitas pengeboran minyak dan gas alam Indonesia di Natuna, Laut China Selatan. Bahkan, kabarnya sepucuk surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai karena kegiatan itu dilakukan di wilayah yang diklaim sebagai teritori Tiongkok.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan wilayah yang dipermasalahkan Tiongkok jelas merupakan wilayah Indonesia.

“Natuna selalu jadi perdebatan dan perebutan berbagai negara karena ada klaim-klaim. Akan tetapi wilayah drilling yang di mana Indonesia sudah lakukan triling tersebut, itu masih masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia dan itu di luar wilayah nine baseline, sehingga itu jelas milik Indonesia,” kata Dave saat dikonfirmasi, Kamis (3/12/2021).

Dave meminta pemerintah tidak perlu menanggapi nota diplomatik yang dikirimkan Tiongkok. “Mengenai klaim China dan mengirim nota diplomatik itu tidak perlu ditanggapi dulu, kita tetap jalankan rencana kita untuk drilling,” katanya.

Meski demikian, Dave meminta Pemerintah tetap mempersiapkan tim hukum dan bukti untuk menghadapi gugatan di Mahkamah Arbitrasi.

“Apabila China membawa hal ini ke Mahkamah Abritase Internasional, pemerintah harus segera mempersiapkan tim hukum yang kuat dan argumen hukum yang tegas dan juga buktinya yang tepat untuk menjaga kedaulatan kita di mahkamah Internasional,” tegasnya.