4 Perintah Jokowi kepada Polri Terkait Presidensi G20

Indonesia terpilih untuk presidensi G20 setelah Italia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ke jajaran Polri untuk menjaga kepercayaan dan kehormatan yang diberikan negara-negara anggota G20 ke Indonesia atas presidensi Indonesia di G20 pada 2022.

Dalam pengarahannya kepada kepala kesatuan wilayah (Kasatwil), Jokowi mengingatkan agar jangan sampai ada letupan sekecil apapun yang berkaitan dengan keketuaan atau presidensi Indonesia di G20 pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

"Ini adalah wajah Indonesia, dan kita adalah negara berkembang pertama yang menjadi Ketua G20," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara, Jumat 3 Desember 2021.

G20 merupakan forum global yang terdiri dari 19 negara dan satu Uni Eropa (UE) yang mencakup 60 persen populasi dunia, dan menyumbang 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, serta 75 persen ekspor dunia.

Para pimpinan negara G20 yang akan terlibat pada KTT G20 di Indonesia pada 2022 adalah Indonesia, Australia, Argentina, Brasil, Kanada, China, Uni Eropa, Jerman, Prancis. India. Kemudian, Italia, Jepang, Meksiko, Arab Saudi, Rusia, Afrika Selatan, Republik Korea, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat.

"Kita sudah berada di dalamnya sehingga harus menjaga betul-betul kehormatan dan kepercayaan yang diberikan kepada negara kita Indonesia. Sehingga sekali lagi, harus kita jaga betul-betul," ujar Jokowi.

Jokowi masih terus bersiaga akan penyebaran kasus baru pandemi Covid-19 beserta dampaknya. Dia tak ingin masyarakat hingga pemangku kepentingan lengah, sebab bencana virus corona telah berdampak besar terhadap sektor ekonomi, utamanya kenaikan harga akibat inflasi.

"Efek pandemi ini larinya ke mana-mana. Dan pada suatu titik bisa larinya ke keamanan, ke ketertiban masyarakat kalau kita tidak bisa mengendalikan yang namanya Covid," seru Jokowi.

Jika membuka catatan sebelumnya, masa-masa awal pandemi Covid-19 memang telah memberikan efek kejut luar biasa terhadap perekonomian nasional. Nilai inflasi yang menjulang tinggi membuat harga-harga kebutuhan pokok meroket tajam, membuat masyarakat kesulitan.

Jokowi ingin catatan sejarah ini tidak hanya dimengerti oleh para ahli di bidangnya, namun juga jajaran Kepolisian RI (Polri) yang punya tugas menjaga keamanan di tengah masyarakat.

"Pandemi juga berdampak pada inflasi yang naik, yang artinya apa? Masyarakat mau beli sesuatu yang biasanya Rp 10 ribu menjadi Rp 15 ribu. Yang Rp 10 ribu menjadi Rp 12 ribu. Menjadi mahal," tuturnya.

"Hati-hati juga urusan inflasi. Jajaran Polri harus juga tahu mengenai ini," terang Jokowi.

Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap kenaikan harga produsen. Artinya, biaya produksi di sektor manufaktur, pabrik, hingga industri ikut naik. Otomatis harga barang di tingkat end user melonjak lebih besar.

"Kelihatannya enggak berdampak apa-apa kenaikan biaya produsen. Hati-hati. Kalau harga di produsen naik larinya harga di konsumen juga naik, masyarakat jadi berat membeli sesuatu. Dampak pandemi ini ke mana mana," imbuh Jokowi.

Jokowi menilai, investasi akan jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Pada 2022 mendatang, pemerintah target meraup investasi Rp 1.200 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 900 triliun.

Guna memuluskan tujuan itu, Jokowi meminta Kepolisian RI (Polri) untuk ikut menjaga pemasukan investasi, baik yang berada di pusat hingga ke daerah-daerah.

"Saya hanya ingin titip kepada jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah, kawal dan jaga betul yang namanya investasi," ucap dia.

Dibanding belanja pemerintah atau APBN, investasi disebutnya jadi penopang utama penggerak ekonomi. Secara porsi, investasi memiliki peran kepada pertumbuhan ekonomi hingga 85 persen.

"Supaya tahu, APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 18-15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru, artinya apa, 85 persen (adalah investasi)," terang Jokowi.

"Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar setiap investasi tuh betul-betul direalisasikan. Karena kunci penggerak ekonomi ada di situ," tegasnya.

Jokowi pun mengapresiasi realisasi investasi pada 2021 ini yang sudah tidak Jawa sentris lagi. Sebab, 51,7 persen investasi kini sudah menyasar luar Pulau Jawa.

Oleh karena itu, Jokowi pun meminta Polri dan Polda menjaga catatan bagus ini. Tak tanggung-tanggung, ia mengancam akan memberhentikan pimpinan polisi yang abai akan tanggung jawab ini.

"Jaga, sekali lagi, jaga yang namanya investasi. Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses maupun investasi yang baru datang, jaga. Saya sudah titip juga ke Kapolri," ucapnya.

"Kapolda yang tidak bisa menjaga sama, diperingatkan, kalau memang sulit enggak bisa mengawal, enggak bisa menyelesaikan, yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang enggak bisa ngomong keras, tapi udah, enggak bisa dia, ganti," jelas Jokowi.